Pemerintah Kabupaten Muna Barat Resmi Perluas Lahan Sekolah Rakyat
Pemerintah Kabupaten Muna Barat memperluas lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen dari semula 6 hektare menjadi 10 hektare. Penambahan luas lahan ini dilakukan menyusul peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat dari 1.000 menjadi 2.000 siswa, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil untuk memastikan sekolah berasrama berskala besar tersebut dapat menampung lebih banyak anak-anak di wilayah kepulauan yang membutuhkan pendidikan.
Proses Tender Dijadwalkan Oktober 2026
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Muna Barat akan segera diproses. Setelah proses administrasi di Kemensos rampung, dokumen akan diserahkan ke Menteri Sosial untuk ditandatangani, lalu dilanjutkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya, tender akan dilaksanakan pada Oktober 2026. "Setelah proses administrasinya di Kemensos selesai nanti kita berikan ke Mensos, Mensos tanda tangan. Kita susulkan ke Kemen PU. Rencananya itu di bulan Oktober nanti tender," kata Agus dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026). Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Agus menambahkan bahwa Kemensos telah mengusulkan 110 titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian PU. Dengan adanya penambahan target dari Presiden, usulan yang masuk belakangan, termasuk dari Muna Barat, akan disusulkan setelah seluruh proses administrasi selesai. Ia menjelaskan, jika proses tender berjalan pada Oktober, pembangunan tahun ini ditargetkan berlangsung. "Kalau bisa (ikut) tender di Oktober, tahun ini dibangun. Tahun depan sudah bisa buka (perekrutan) siswa. Karena perekrutan siswa yang tahun ajaran berikutnya dimulai Desember besok. Jadi ini prosesnya cepat sekali," jelas Agus.
Peningkatan Kapasitas dan Kebutuhan Lahan
Agus menilai peningkatan daya tampung Sekolah Rakyat menjadi 2.000 siswa membuat kebutuhan lahan dan bangunan ikut bertambah. Oleh karena itu, perluasan lahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dinilai telah menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sekolah berasrama berskala besar. Untuk mempercepat proses, Agus meminta Pemerintah Kabupaten Muna Barat terus berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat. Selanjutnya, Sekber akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk melakukan verifikasi lapangan.
Lokasi Strategis Dekat Jalan Nasional
Sementara itu, Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa mengatakan Sekolah Rakyat menjadi kebutuhan masyarakat, terutama bagi anak-anak di wilayah kepulauan yang putus sekolah. "Kita punya masyarakat dari di kepulauan, sebagian memang jelas (bisa) sekolah. Sebagian putus sekolah. Yang penting mereka bisa baca, tulis. Kita harapkan ke depan bagaimana mereka punya di sekolah itu life skill," ungkap Ali Basa. Ia menyampaikan lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di Desa Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat. Tanah milik Pemkab tersebut masuk dalam kawasan strategis, hanya sekitar satu kilometer dari jalan nasional. Kondisi tersebut dinilai akan memudahkan akses peserta didik, tenaga pendidik, maupun operasional sekolah.
Sebagai informasi, turut hadir dalam audiensi Tenaga Ahli Mensos (TAM) Alif Kamal, TAM Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rekayasa Sosial Agustinus Budi Prasetyohadi, dan Kepala Biro Umum Kemensos Yadi Muchtar.
