Presiden Hungaria, Tamas Sulyok, telah menyetujui untuk mundur dari jabatannya setelah menandatangani amendemen konstitusi yang disahkan oleh partai berkuasa Tisza yang dipimpin oleh Perdana Menteri Peter Magyar. Keputusan ini diambil setelah Magyar mendorong perubahan aturan yang secara khusus dirancang untuk mencopot Sulyok dari posisinya.
Latar Belakang Amendemen Konstitusi
Dilansir dari BBC pada Minggu (19/7/2026), amendemen konstitusi tersebut mulai berlaku pada tengah malam waktu setempat. Aturan baru ini memberikan waktu lima hari bagi Sulyok untuk menandatangani perubahan tersebut. Jika ia menolak, Hungaria berpotensi menghadapi krisis konstitusional yang berkepanjangan serta proses pemakzulan yang rumit.
Dampak dan Konsekuensi
Dengan mundurnya Sulyok, Hungaria terhindar dari potensi kekacauan politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Langkah ini juga menunjukkan kekuatan partai Tisza dalam mengendalikan agenda legislatif dan eksekutif. Meskipun demikian, keputusan ini menuai kritik dari pihak oposisi yang menilai amendemen tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Menurut analis politik, situasi ini mencerminkan ketegangan yang terus berlangsung antara lembaga kepresidenan dan perdana menteri di Hungaria. Ke depannya, pemerintahan Magyar diperkirakan akan lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan negara.
Reaksi Publik dan Politik
Sejumlah kalangan menilai bahwa langkah Sulyok untuk mundur adalah sikap kenegarawanan demi menjaga stabilitas. Namun, kelompok oposisi menyebutnya sebagai kapitulasi terhadap tekanan politik. “Ini adalah hari yang memalukan bagi demokrasi Hungaria,” ujar seorang juru bicara partai oposisi, seperti dikutip dari laporan media setempat.
Proses transisi kepemimpinan kini menjadi sorotan, dengan spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikan Sulyok. Partai Tisza diperkirakan akan mengajukan calon yang sejalan dengan visi Magyar untuk memperkuat posisi eksekutif.
