To Lam Resmi Jabat Presiden Vietnam, Norma Empat Pilar Terancam
To Lam, pemimpin Partai Komunis Vietnam, secara resmi telah dilantik sebagai presiden negara tersebut setelah pemungutan suara yang disahkan oleh Majelis Nasional Vietnam. Namun, pengangkatan ini menandai penyimpangan dari norma politik yang telah lama dijaga oleh elite di Hanoi.
Selama beberapa dekade, Partai Komunis Vietnam berusaha menghindari pemusatan kekuasaan yang berlebihan pada satu individu. Berbeda dengan China, di mana sejak tahun 1990-an pemimpin partai sering merangkap sebagai presiden, Vietnam lebih memilih sistem kepemimpinan kolektif yang dikenal sebagai empat pilar.
Perubahan Keseimbangan Kekuasaan
Sistem empat pilar membagi kekuasaan antara ketua partai, presiden, perdana menteri, dan ketua Majelis Nasional. Meskipun tidak sama dengan pemisahan kekuasaan di negara demokrasi liberal, sistem ini menciptakan keseimbangan politik internal dan mengurangi risiko dominasi oleh satu orang.
Namun, para pengamat menilai keseimbangan tersebut mulai bergeser. Terpilihnya To Lam dapat membawa sistem politik Vietnam lebih mirip dengan China yang didominasi oleh Presiden Xi Jinping, kata Alfred Gerstl, pakar hubungan internasional Indo-Pasifik dari Universitas Wina.
Dengan pemusatan kekuasaan, To Lam mungkin dapat melancarkan reformasi ambisiusnya dengan cepat. Namun, ada risiko mekanisme checks and balances akan berhenti berfungsi, dan pendapat yang berbeda di dalam partai akan semakin jarang didengar.
Pelanggaran Norma dan Aturan Formal
Sistem politik Vietnam bergantung pada norma tak tertulis dan aturan formal, termasuk aturan usia pensiun bagi pemimpin negara. Namun, kedua aturan ini telah sering dilanggar dalam beberapa tahun terakhir.
Partai Komunis Vietnam memberikan pengecualian aturan pensiun pada pemimpin senior dan menambah tugas kekuasaan baru pada mereka. Sebagai contoh, mantan kepala partai Nguyen Phu Trong berhasil mendapatkan masa jabatan ketiga pada tahun 2021, melanggar aturan maksimal dua periode.
Trong sebelumnya merangkap jabatan sebagai pimpinan partai dan presiden dari tahun 2018 hingga 2021, setelah pejabat sebelumnya meninggal. Ia tetap menjabat sebagai pemimpin Partai Komunis hingga wafat pada usia 80 tahun di 2024.
Meniru Model Pengawasan China
To Lam, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri keamanan publik, naik namanya saat berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Trong. Ia menyingkirkan ratusan pejabat dan membantu menata ulang hierarki politik di Vietnam.
Sama seperti Trong, To Lam sempat merangkap dua jabatan sebelum dipaksa mundur dan menjadi presiden. Pada Januari, ia terpilih sebagai pemimpin partai untuk lima tahun ke depan, dan beberapa bulan kemudian, ia juga berhasil memperoleh masa jabatan lima tahun sebagai presiden.
Di bawah kepemimpinan To Lam, Vietnam menunjukkan ketertarikan dalam penerapan model keamanan dan pengawasan seperti di China, kata Gerstl. Tren ini akan berjalan seiring dengan perjanjian bilateral baru antar dua negara, yang dapat semakin membatasi kebebasan berekspresi di Vietnam.
Ekspansi Pengawasan Teknologi
Vietnam adalah salah satu negara yang paling membatasi kebebasan berpendapat di Asia Tenggara, bahkan sebelum To Lam berkuasa. Negara ini menempati peringkat 173 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia.
Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia menyatakan bahwa pemerintah Vietnam telah meningkatkan tekanan terhadap masyarakat sipil dalam beberapa tahun terakhir. Ruang berpendapat yang sudah terbatas semakin dipersempit.
Vietnam berencana mendirikan bursa perdagangan data yang dikelola negara dan diawasi Kementerian Keamanan Publik, menyerupai model pemusatan data di China. Pemerintah juga memperluas sistem identifikasi elektronik yang memungkinkan pihak berwenang mengidentifikasi individu lewat jaringan kamera AI yang dipasang di seluruh negeri.
Dokumen pemerintah baru-baru ini menyebut pembangunan national firewall atau sistem benteng penyaring data nasional. Ditambah dengan undang-undang baru yang memungkinkan penyedia layanan internet mengumpulkan data pribadi pengguna.
Kunjungan Diplomatik dan Hubungan dengan China
Pekan ini, To Lam mengunjungi Tiongkok dalam kunjungan diplomatik pertamanya sejak menjabat sebagai presiden. Agenda ini merupakan tradisi pemimpin Vietnam sebelumnya sebagai bentuk bahwa kedua negara adalah sahabat dan saudara sosialis.
Selama kunjungan tersebut, Xi Jinping menekankan solidaritas dan komunikasi strategis antar kedua negara. Media pemerintah China menyebut bahwa mempertahankan paham sosialis dalam pemerintahan Partai Komunis sebagai kepentingan strategis bersama.
Isu keamanan juga menjadi agenda utama. Selain To Lam, Menteri Keamanan Publik Vietnam, Luong Tam Quang, secara terpisah bertemu dengan tiga pejabat keamanan China, menunjukkan penguatan hubungan kedua negara dalam memperkuat sistem keamanan.
Tantangan bagi To Lam dan Masa Depan Vietnam
Meski demikian, Vietnam masih memiliki kendala bila dibandingkan dengan China. Vietnam belum membersihkan paham Stalinisme dari para jenderal senior mereka seperti yang dilakukan Xi Jinping, kata Hunter Marston, peneliti dari Institute for Global Affairs.
Vietnam masih jauh dari demokrasi berkelanjutan, walaupun mereka belum menerapkan represi berlebihan seperti yang digunakan China untuk menjamin kelangsungan partai dan pemerintahan Xi Jinping. Dengan kata lain, meskipun Vietnam merupakan negara otoriter di bawah kekuasaan satu partai, negara ini belum membangun pembatasan yang menyeluruh, kontrol ideologis, atau propaganda seperti di China.
To Lam juga belum menunjukkan bahwa ia dapat mendominasi sistem politik seperti Xi Jinping. Kini, dengan To Lam memerintah sebagai kepala partai sekaligus presiden, masa depan Vietnam akan bergantung pada bagaimana ia menggunakan kekuasaannya.
Cara kepemimpinannya yang pragmatis dapat membuat pendukungnya melihat penggabungan kedua jabatan tersebut hanya sebagai cara mempercepat reformasi dan menambah peran aktif Vietnam di mata dunia. Namun, jika represi terus berlanjut, pengawasan politik dalam negeri yang lemah serta keamanan sipil semakin diperketat, Vietnam mungkin mulai berubah dari sistem pemerintahan kolektif menjadi lebih mirip tetangga raksasa mereka di utara, China.
