Sahroni DPR Desak Polisi Ungkap Pelaku Penyerangan Aktivis KontraS: Ada Upaya Adu Domba
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni secara tegas mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap pelaku di balik penyerangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Dalam pernyataannya yang dirilis pada Sabtu, 14 Maret 2026, Sahroni menyatakan kecurigaannya bahwa insiden ini merupakan bagian dari upaya untuk mengadu domba antara aktivis dan masyarakat melawan pemerintah, dengan tujuan merusak stabilitas keamanan nasional.
Desakan untuk Tindakan Cepat dan Perlindungan Korban
Politikus dari Partai NasDem ini menekankan bahwa polisi harus bergerak cepat dalam mencari pelaku, agar tidak terjadi eskalasi konflik yang tidak diinginkan. "Polisi harus cepat cari pelakunya, jangan sampai terjadi adu domba antara aktivis dan rakyat melawan pemerintah. Karena saya yakin dalang di balik ini bukan aparat atau pemerintah karena ini sudah sangat ekstrem. Jadi saya rasa ini kerjaan pihak-pihak yang ingin mengadu domba dan merusak stabilitas keamanan di Indonesia," ujar Sahroni.
Dia juga menegaskan bahwa seluruh pihak saat ini berada di sisi korban dan mengutuk keras aksi kekerasan tersebut. "Karena memang sekarang kan serangan-serangan ke pemerintah lagi banyak. Sehingga masyarakat harus bijak. Dan yang terpenting, aparat keamanan harus cari pelaku secepatnya. Kita tetap dukung dan berada di sisi korban," tambahnya.
Dukungan dari Ketua Komisi III dan Penekanan pada Negara Hukum
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, turut menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi terhadap aktivis tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum dan harus diusut tuntas. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan pimpinan kepolisian di wilayah hukum tempat kejadian, khususnya Kapolda Metro Jaya, untuk memastikan proses hukum berjalan lancar.
"Kami sudah menghubungi Kapolda Metro Jaya dan meminta agar pihak kepolisian bergerak cepat mengusut kasus ini dan menangkap para pelakunya," kata Habiburokhman. Selain pengejaran pelaku, perlindungan terhadap korban menjadi prioritas utama. "Terhadap Andrie Yunus juga harus dilakukan pengawalan maksimal agar beliau benar benar aman dari ancaman kekerasan susulan," tegas politikus Partai Gerindra ini.
Habiburokhman juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan atau kritik yang kerap dilontarkan aktivis seharusnya dijawab dengan narasi, bukan dengan tindakan premanisme yang melanggar hak asasi manusia. "Kita tidak boleh mentolerir segala bentuk kekerasan kepada warga negara. Apapun bentuk perbedaan pendapat harusnya tidak boleh direspon dengan kekerasan dan premanisme," ujarnya.
Desakan untuk Pemulihan Korban dan Tanggung Jawab Negara
Komisi III DPR mendesak pemerintah untuk menjamin pemulihan korban, dengan biaya medis yang tidak menjadi beban bagi keluarga. Insiden ini dinilai sebagai serangan terhadap pejuang HAM, sehingga negara diharapkan menanggung penuh biaya pengobatan terbaik. "Kami pastikan Komisi III akan terus mengawal kasus ini agar penyidikannya berjalan dengan cepat dan profesional. Kami minta negara menanggung penuh biaya pengobatan terbaik agar beliau bisa segera pulih kembali," pungkas Habiburokhman.
Komentar Yusril Ihza Mahendra tentang Indikasi Perencanaan Terorganisir
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pola serangan terhadap Andrie Yunus menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir. "Pola serangan yang dilakukan nampaknya terencana dan terorganisir, sehingga pengungkapan peristiwa ini tidak boleh berhenti di tingkat eksekutor, tetapi juga harus mengungkap aktor intelektual di baliknya," jelas Yusril dalam siaran persnya.
Dia meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas, termasuk mengungkap siapa yang berada di balik peristiwa itu. "Saya meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, memastikan pengusutan tuntas sampai ke aktor intelektual, bukan hanya pelaku penyerangan di lapangan," jelas dia. Yusril telah berkoordinasi langsung dengan aparat kepolisian dan mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan yang objektif.
"Saya mengajak masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan kepolisian agar masalah ini menjadi terang-benderang. Tindakan kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Siapa pun dan apa pun motif pelakunya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku," tutur Yusril, menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan adil.
