Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya peran perempuan di parlemen. Menurutnya, keterwakilan perempuan di ranah legislatif harus membawa perubahan yang berdampak dan nyata. Hal ini disampaikan dalam forum diskusi bertajuk 'Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan' yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Apresiasi untuk KPPRI
Puan memberikan apresiasi kepada KPPRI sebagai wadah bagi anggota DPR perempuan. "Izinkan saya, sebagai Ketua DPR RI sekaligus bagian dari perjalanan panjang gerakan perempuan Indonesia, menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Presidium KPPRI yang telah menginisiasi forum bersejarah ini," ujar Puan. "Ini bukan sekadar pertemuan, ini adalah sebuah deklarasi kolektif bahwa keterwakilan perempuan di parlemen harus diterjemahkan menjadi perubahan yang nyata dan berdampak," sambungnya.
Refleksi tentang Keterwakilan
Puan mengajak refleksi mengenai peran perempuan di parlemen yang masih dapat dimaksimalkan. "Saya ingin mengajak kita semua memulai dari sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya tidak sesederhana itu: 'mengapa kehadiran perempuan di parlemen belum cukup?'" ucapnya. Ia menegaskan bahwa perempuan Indonesia sudah tidak perlu membuktikan kemampuan mereka. "Pertanyaan hari ini bukan lagi 'apakah', melainkan 'seberapa jauh' dan 'dengan sistem seperti apa'," lanjut Puan.
Ia juga menyoroti peningkatan keterwakilan perempuan di DPR. Saat ini, 130 dari 580 anggota DPR RI adalah perempuan, atau 22,4 persen. "Angka ini lebih baik dari periode sebelumnya. Dan angka ini patut kita syukuri," ujarnya. Namun, Puan mengingatkan bahwa standar internasional keterwakilan bermakna berada di angka 30 persen. "Kita masih berada di bawah ambang batas itu," tambahnya.
Mengubah Representasi Menjadi Transformasi
Puan mengajak KPPRI untuk merefleksikan dedikasi perempuan sebagai pengambil keputusan di parlemen. Ia menyebut adanya jarak antara representasi dan transformasi. "Inilah yang saya sebut sebagai jarak antara representasi dan transformasi. Dan menutup jarak itulah yang menjadi misi forum ini hari ini," ungkapnya. Menurut Puan, jumlah perempuan di DPR yang terus meningkat merupakan modal kekuatan KPPRI. Jika diorganisir dengan baik, hal ini bisa menjadi kekuatan legislasi yang tidak tertandingi.
Ia mengingatkan semangat Kartini: "Kartini tidak menunggu sistemnya sempurna untuk mulai menulis. Ia menulis, dan sistemnya berubah." Puan menegaskan bahwa perempuan yang hadir di forum ini sudah memimpin, merawat, dan mengubah. Anggota DPR perempuan harus merancang kebijakan, mengawal anggaran, melakukan pengawasan program pemerintah, dan menjalankan diplomasi parlemen dengan menyertakan perspektif perempuan dan keberpihakan kepada kelompok yang sering ditinggalkan.
Peran Strategis KPPRI
Puan menilai KPPRI memiliki posisi unik dan strategis sebagai jembatan antara legislatif dan pemerintah, parlemen dan masyarakat sipil, serta Indonesia dan komunitas internasional. "Jejaring yang hadir hari ini, ada perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, UN Women, organisasi perempuan, akademisi, adalah modal besar yang harus kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab," papar Puan. Transformasi kebijakan membutuhkan ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, legislasi dengan realitas lapangan, dan suara perempuan akar rumput dengan kebijakan di Senayan.
Komitmen Global dan Nasional
Dalam konteks global yang penuh tantangan, Puan menegaskan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan. "Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak," kata Puan. Ia mengajak anggota DPR perempuan untuk membuat komitmen nyata yang terukur dan terintegrasi ke dalam sistem negara. "Bangsa yang ingin terbang tinggi membutuhkan kedua sayapnya untuk bekerja penuh. Dan selama satu sayap belum diberi ruang untuk mengembang sepenuhnya, kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi Indonesia sesungguhnya bisa terbang," lanjutnya.
Puan menyerukan agar perempuan ikut merancang kebijakan pembangunan bangsa. "Kita tegaskan bersama, ketika perempuan ikut merancang kebijakan, maka Indonesia tidak hanya akan maju, tetapi akan maju dengan adil, inklusif, dan utuh," ucapnya. Forum diskusi ini digelar KPPRI untuk memperkuat peran perempuan dalam politik dan keterwakilan di parlemen sebagai indikator kualitas demokrasi. Selain dialog, acara juga menampilkan pagelaran budaya 'Wastra Nusantara' dan deklarasi poin komitmen bersama.
