Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan bahwa Kementerian HAM akan terus bersinergi dengan TNI dan Polri dalam menangani berbagai persoalan di Papua. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan jajaran TNI dan Polri di Kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/7/2026).
Apresiasi atas Landasan HAM dalam Tugas Aparat
Mugiyanto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TNI dan Polri yang dinilai telah menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan dalam menjalankan tugas, baik dalam penegakan hukum maupun menjaga keamanan di Papua. “Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi yang besar sebesar-besarnya kepada TNI dan Polri atas kerja-kerja yang dilakukan selama ini, sudah menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai dasar, sebagai landasan dalam kerja-kerja penegakan hukum oleh teman-teman Polri, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga oleh Polri dalam kerja-kerja memastikan keamanan di Papua,” ujar Mugiyanto.
Penanganan Papua Butuh Konsensus Semua Pihak
Menyikapi situasi di Papua yang kompleks, Mugiyanto menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM harus tetap menjadi prinsip utama. “Karena memang situasi di Papua kompleks menurut kami, maka penanganan di Papua membutuhkan keterlibatan, konsensus semua pihak yang ada di Republik ini,” ucapnya. Menurutnya, penyelesaian persoalan Papua memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen bangsa, mulai dari lembaga negara hingga tokoh masyarakat. “Semua komponen bangsa legislatif, eksekutif, yudikatif para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian partai politik juga harus terlibat, melibatkan diri memberikan konsensusnya terkait penyelesaian strategis di Papua,” sambung Mugiyanto.
Respons Cepat terhadap Kasus Pembakaran Pesawat
Dalam kesempatan itu, Mugiyanto juga mengapresiasi penanganan aparat terhadap kasus pembakaran pesawat milik AMA yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Menurut Mugiyanto, respons cepat aparat menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani setiap tindak kekerasan. “Jadi kami ingin menyampaikan kepada publik bahwa kami responsif, aparat penegak hukum responsif bila ada persoalan-persoalan terkait kekerasan tindak-tindak pidana ditangani secepatnya. Itu menjadi komitmen kami dan itu sudah kami lakukan,” jelas Mugiyanto.
Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian HAM, TNI, dan Polri, serta keterlibatan semua komponen bangsa, diharapkan penanganan persoalan di Papua dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
