Puan Maharani: PDIP di Luar Pemerintah, Bukan Soal Kalah Menang
Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berterima kasih karena PDIP tetap berada di luar pemerintahan. Puan menegaskan bahwa PDIP akan mengawasi pemerintah dengan memberikan kritik yang konstruktif.
"Tentu saja kami sangat mengapresiasi hal tersebut bahwa dukungan dan apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan tentu saja akan selalu dilakukan dengan cara-cara yang memang akan selalu kami lakukan untuk, ya, seperti yang Pak Presiden sampaikan bahwa memberi masukan atau memberikan kritik yang konstruktif," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Puan juga berbicara mengenai posisi PDIP dengan tujuh partai lain di DPR RI. Ia menyebut suara PDIP bukan untuk menentukan kalah atau menang.
"Ini bukan apa bicaranya, satu banding tujuh, namun apa yang kami berikan sebagai masukan adalah masukan untuk bisa memberikan sesuatu hal yang menjadi masukan yang konstruktif," ujar Puan. "Jadi, bukan kemudian kalah atau menang, tapi justru memberikan masukan agar ada perbaikan," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada PDIP karena posisinya berada di luar pemerintah. Prabowo menghargai posisi PDIP sebagai penyeimbang pemerintahannya.
"Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya, sekali lagi terima kasih atas kerja sama kita," kata Prabowo saat menutup pidato pandangan pemerintah mengenai ekonomi makro dan fiskal tahun 2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Prabowo kemudian menyadari tidak semua fraksi di DPR bagian dari pemerintahannya. Hanya satu fraksi di DPR yang berada di luar koalisi, yakni PDIP. Prabowo menghargai posisi politik PDIP tersebut.
"Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu, demokrasi kita perlu checks and balances. Saya paham dan mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah," ucapnya.
