Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyapa massa aksi damai di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Momen tersebut terjadi setelah Prabowo menghadiri rapat paripurna yang membahas kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Dari dalam mobil dinasnya, Prabowo keluar melalui sunroof dan melambaikan tangan kepada ribuan peserta aksi yang berkumpul. Sambutan hangat dari massa yang datang dari berbagai daerah pun terlihat jelas. Aksi damai ini digelar oleh Tani Merdeka Indonesia bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), diikuti sekitar 3.000 peserta dari petani, pedagang pasar, pelaku UMKM, nelayan, dan elemen masyarakat lainnya.
Dukungan untuk Ekonomi Kerakyatan
Massa membawa spanduk dan menyampaikan aspirasi terkait penguatan ekonomi kerakyatan. Mereka menilai kebijakan ekonomi nasional perlu memberi ruang lebih besar bagi masyarakat kecil untuk berkembang. Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia, Aiman Adnan, menegaskan pembangunan ekonomi harus berpihak pada rakyat kecil.
"Bagi kami, ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan kelompok besar atau segelintir orang. Petani, pedagang pasar, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil harus mendapat perhatian dan kesempatan yang sama untuk berkembang," ujar Aiman dikutip dari Tim Media Presiden.
Aiman menilai arah kebijakan ekonomi Prabowo sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan ekonomi sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan keadilan sosial. "Kami melihat arah ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yaitu ekonomi yang dibangun dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial," katanya.
Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah
Massa menyatakan dukungan terhadap ekonomi kerakyatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kehadiran negara dinilai penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi kelompok usaha kecil. Tani Merdeka Indonesia dan APPSI juga mendukung langkah pemerintah melawan praktik ekonomi yang merugikan, seperti monopoli, kartel, dan permainan harga yang berdampak pada petani dan pedagang pasar.
Aiman menegaskan praktik tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat memperlemah ekonomi rakyat dan memperbesar kesenjangan. Kelompok massa juga mendorong penguatan koperasi dan ekonomi desa. Koperasi dinilai dapat membuka akses modal, memperluas usaha, dan membantu petani serta pedagang memperoleh pasar yang lebih baik.
Perlindungan Petani dan Pedagang Pasar
Perlindungan terhadap petani dan pedagang pasar turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Massa meminta pemerintah menjaga harga hasil pertanian, memperbaiki distribusi pangan, serta memperkuat keberadaan pasar rakyat agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Tani Merdeka Indonesia dan APPSI menilai pembangunan ekonomi nasional harus berjalan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Aiman menyebutkan ekonomi kerakyatan mencerminkan pengamalan sila kedua, ketiga, dan kelima Pancasila yang menekankan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. "Mendukung pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi nasional. Kami memandang ekonomi kerakyatan mencerminkan pengamalan Pancasila, khususnya sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila ke-3, Persatuan Indonesia, dan sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Karena itu, pembangunan ekonomi harus dijalankan dengan semangat keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama," ujar Aiman.
Aiman menambahkan dukungan tersebut lahir dari harapan agar pembangunan ekonomi nasional semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah. Kebijakan ekonomi, menurut dia, harus mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata. "Kami percaya Indonesia bisa lebih kuat jika ekonomi dibangun dengan semangat kebersamaan dan keberpihakan kepada rakyat," katanya.
