Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pujian dan rasa hormat kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di akhir pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Dalam pidato yang berlangsung sekitar 100 menit itu, Prabowo mengakui PDIP sebagai satu-satunya partai oposisi dan menghormati posisi politik mereka. Ia juga menyinggung pertolongan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepadanya di masa lalu.
Prabowo Menghormati Sikap Oposisi PDIP
Prabowo menegaskan bahwa ia menghormati keputusan PDIP untuk menjadi oposisi, meskipun sejak awal ia menginginkan semua partai bergabung dalam pemerintahannya. Ia menyadari bahwa demokrasi membutuhkan oposisi untuk menjaga keseimbangan dan pengawasan (check and balances) dalam roda pemerintahan. "Saya paham dan mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah, saya mengerti itu. Sebenarnya, saya ingin ucapkan terima kasih ke PDIP," ujar Prabowo. Ia menambahkan, "Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi, terima kasih atas pengawasan saudara." Prabowo mengaku beberapa kali melihat kritikan tajam dari kader PDIP terhadapnya, namun ia memaknainya sebagai peringatan yang menyelamatkan.
Pengakuan atas Bantuan Megawati
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengakui peran Megawati yang membantunya saat ia masih berada di luar kekuasaan. Ia menceritakan bahwa Megawati pernah mengintervensi proyek tender yang dimenangkannya agar tidak diganggu. "Waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi, saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu, alias luntang-lantung, Ibu Mega Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau emang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan," kata Prabowo. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk tidak mengganggu proyek atau tender yang dimenangkan oleh pihak yang terafiliasi dengan oposisi, termasuk PDIP, selama dimenangkan dengan cara yang benar. "Tanya, saya selalu katakan, menteri-menteri minta petunjuk ada proyek, ada tender, 'tapi ini belakangnya PDIP', benar? ayo menteri-menteri, benar kan, tapi apa jawaban saya, 'tidak masalah'. Kalau dia menang, dia menang saja jangan lihat latar belakangnya," tegasnya.
Respons PDIP
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima, menegaskan bahwa keputusan partainya untuk berada di luar pemerintah bukan didasarkan pada sikap apriori atau nyinyir. Ia menjelaskan bahwa berada di luar pemerintahan merupakan tradisi penting dalam demokrasi, dan partai harus berani mengambil sikap tersebut jika calon yang mereka usung kalah. "Sekali lagi posisi PDI perjuangan tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah," kata Bima di kompleks parlemen pada Rabu (20/5). Menurutnya, sikap ini sudah dilakukan PDIP tidak hanya terhadap Prabowo, tetapi juga terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya.
