Prabowo Subianto Angkat Bicara Soal Tuduhan Pelanggaran HAM terhadap TNI
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas membela Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari berbagai tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap dialamatkan kepada institusi militer tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peresmian SPPG Polri se-Indonesia di Polsek Palmerah, Jakarta, pada hari Jumat, 13 Februari 2026.
Pertanyaan Terhadap Tuduhan yang Dialamatkan kepada Jenderal TNI
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti bagaimana para jenderal TNI yang dianggap paling hebat dan berjasa justru sering kali mendapatkan cap negatif. "Jenderal-jenderal kita yang paling hebat, paling jago, dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM," ucap Presiden dengan nada yang tegas. Ia mempertanyakan validitas dari anggapan-anggapan tersebut, yang menurutnya tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang sebenarnya.
Klaim Prabowo tentang Rekam Jejak TNI dalam Sejarah
Lebih lanjut, Prabowo mengungkit kiprah dan sejarah panjang TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Ia menegaskan bahwa selama sejarah berdirinya, TNI tidak pernah terlibat dalam aksi pengeboman terhadap tempat-tempat vital yang melayani kepentingan masyarakat luas. "Rasanya TNI nggak pernah ngebom rumah sakit, selama sejarahnya TNI, rasanya TNI nggak pernah bom panti asuhan, sekolah, bom gereja atau masjid," jelasnya. Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengcounter narasi yang menuduh TNI melakukan pelanggaran HAM dalam operasi-operasi militernya.
Kritik terhadap Negara-Negara Barat yang Sering Menggaungkan HAM
Di kesempatan yang sama, Presiden juga menyinggung peran negara-negara Barat yang kerap menjadi penggembar-gembor nilai-nilai HAM di tingkat global. Namun, Prabowo menyayangkan bahwa dalam praktiknya, banyak dari negara-negara tersebut justru tidak konsisten dengan ajaran yang mereka sampaikan. "Negara-negara barat yang ngajarin HAM ke kita, saya nggak mau banyak komentar lagi lah, Anda tahu maksud saya. Jadi banyak kalau istilah dulu kita jarkoni, iso ngajar, ora iso ngelakoni," ujarnya, mengacu pada istilah Jawa yang berarti bisa mengajar tetapi tidak bisa melaksanakan.
Dengan pernyataan ini, Prabowo ingin menegaskan bahwa Indonesia, melalui TNI, memiliki komitmen sendiri dalam menjunjung tinggi HAM, tanpa perlu selalu mengikuti standar yang diterapkan oleh pihak asing. Ia berharap agar masyarakat dapat melihat kontribusi positif TNI dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, serta tidak terpaku pada tuduhan-tuduhan yang belum tentu terbukti kebenarannya.
