Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Khoirudin blak-blakan mengungkapkan tugas barunya dari partai usai dicopot dari jabatan Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia mengaku mendapat amanah sebagai Koordinator Pembinaan Pejabat Publik PKS.
"Ya benar," kata Khoirudin kepada Liputan6.com, Rabu (22/4/2026).
Meski telah menerima tugas baru, Khoirudin mengaku belum mulai menjalankan peran tersebut. Ia menyebut saat ini masih dalam tahap awal sebelum menjalankan tanggung jawab barunya di struktur partai.
"Belum," ucapnya.
Khoirudin kemudian mengungkapkan aktivitasnya kini. Meski tak lagi menjabat sebagai pimpinan dewan, ia menegaskan tetap menjalankan tugas sebagai anggota DPRD DKI Jakarta seperti biasa. Khoirudin mengatakan, perubahan jabatan tidak memengaruhi aktivitasnya sebagai wakil rakyat. Ia mengaku tetap hadir dan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran sebagaimana tugas anggota dewan pada umumnya.
"Tetap anggota dewan," kata Khoirudin.
Saat ditanya mengenai proses pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin memilih irit bicara. Ia enggan memberikan komentar terkait dinamika yang tengah berlangsung di internal partai maupun DPRD.
"No comment. Tolong tanyakan kepada ketua fraksi PKS DPRD DKI," ujarnya.
Isu Konflik Internal di Balik Pergantian Ketua DPRD DKI
Khoirudin dicopot dari Ketua DPRD DKI Jakarta. Posisinya digantikan Suhud Alynudin. Pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta itu sempat diwarnai isu konflik internal PKS. Namun, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ) membantah isu tersebut. Ia menegaskan, keputusan tersebut murni hasil pertimbangan matang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.
"Tentu saja sudah dipertimbangkan secara matang ya oleh para pimpinan di DPP. Kalau kita kan di DPW ya, kita sih kalau di PKS kita prinsipnya sami'na wa atha'na gitu. Jadi kalau misalnya emang ada perubahan, ya kita dengar, kita taat gitu," kata MTZ, Selasa (21/4/2026).
Ia menyebut keputusan tersebut murni bagian dari konsolidasi partai. Menurut MTZ, pergantian kepemimpinan di tubuh PKS merupakan hal biasa.
"Tidak ada (konflik internal), jadi ini semata-mata memang untuk konsolidasi aja. Karena kan kita memperbarui gitu ya untuk kebaikan dari masyarakat juga," ucap MTZ.
MTZ menyampaikan, pergantian ini merupakan bagian dari rangkaian restrukturisasi yang dilakukan oleh PKS, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, sebagai upaya memperkuat soliditas internal partai.
"Jadi kan kemarin memang sudah ada pergantian dari Presiden Partai PKS, kemudian pergantian dari ketua fraksi juga diganti kan, tadinya kan Pak Ismail ya, sekarang saya. Nah itu jadi, itu rangkaian dari itu saja sih," kata dia.
Terkait proses pergantian Ketua DPRD DKI, MTZ menjelaskan mekanismenya masih berjalan dan membutuhkan sejumlah tahapan formal.
"Ada prosesnya kan. Prosesnya kalau pergantian Ketua DPRD kan mesti dilaporkan ke Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Kemudian nanti dikembalikan ke DPRD, terus kita juga berkoordinasi dengan Gubernur ya," jelas MTZ.
"Kemudian ada rapat paripurna dulu sebelum pergantian. Jadi prosesnya masih lama kayaknya," lanjutnya.
