Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menjalankan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan jaminan keamanan data responden. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat dilindungi kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional. Sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini menjadi fondasi bagi pemerintah untuk menyusun kembali peta ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
Jaminan Keamanan Data Responden
Dalam proses pendataan dari rumah ke rumah, petugas BPS tidak memotong NIK, KTP, atau kartu keluarga. Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya digunakan untuk verifikasi identitas melalui sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna memastikan kualitas data. "Data pribadi akan kami jaga kerahasiaannya dan keamanan datanya. Petugas kami tidak akan memfoto NIK, KTP ataupun kartu keluarga. Data hanya dicocokkan dengan sistem Dukcapil. Dan yang paling penting, ini sensus ekonomi, bukan sensus perpajakan," ujar Amalia dalam Dialog FMB9 bertajuk 'Satu Data Indonesia dan Kredibilitas BPS' pada Senin (20/7).
Amalia juga menekankan bahwa komitmen menjaga keamanan data merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Kualitas kebijakan yang akan dihasilkan sangat bergantung pada kualitas informasi yang diperoleh dari masyarakat. Ia menjamin data yang diberikan dijamin kerahasiaannya sesuai undang-undang.
Progres Sensus Ekonomi 2026
Hingga saat ini, pelaksanaan SE2026 yang dimulai sejak 15 Juni telah mencatat progres lebih dari 50 persen secara nasional. Pendataan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan sekitar 251 ribu petugas yang telah mendapatkan pelatihan berstandar nasional. Sensus ini mencakup seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari usaha ultramikro, warung, toko kelontong, industri besar, hingga model usaha baru seperti penjualan daring dan content creator.
Gambaran utuh mengenai aktivitas ekonomi tersebut diharapkan menjadi bekal pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Amalia menegaskan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas, tetapi juga partisipasi masyarakat. "Keakuratan data sensus itu berawal dari responden. Tolong berikan informasi yang sebenar-benarnya, karena kalau datanya keliru, maka kebijakan yang dihasilkan juga bisa tidak tepat sasaran," katanya.
Sistem Pengawasan Berlapis
Untuk memastikan kualitas hasil pendataan, pemerintah menerapkan sistem pengawasan berlapis. Data yang dikumpulkan petugas lapangan akan melalui proses pemeriksaan mulai dari pengawas, koordinator kecamatan, BPS kabupaten/kota, BPS provinsi, hingga tingkat nasional sebelum menjadi bagian dari basis data resmi. Proses ini memastikan setiap data yang masuk telah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data Akurat sebagai Fondasi Kebijakan
Tenaga Ahli Utama Bakom, Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan bahwa data statistik yang akurat merupakan fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi menjadi kunci agar berbagai program pembangunan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ia mengibaratkan sensus seperti pemeriksaan kesehatan: dokter hanya dapat memberikan penanganan tepat jika memperoleh informasi kondisi pasien secara lengkap.
"Kalau kita ingin kebijakan pemerintah tepat sasaran, kita harus punya fondasi statistik yang kuat. Sensus ekonomi bukan untuk pajak, melainkan untuk mengetahui kondisi ekonomi yang sebenarnya sehingga pemerintah bisa memberikan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Fithra. Menurutnya, data statistik telah menjadi dasar berbagai kebijakan, termasuk penyusunan stimulus ekonomi ketika dunia usaha menghadapi tekanan biaya produksi.
Fithra berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan mengenai pelaksanaan sensus. Ia menilai BPS memiliki kredibilitas yang diakui di dalam dan luar negeri. "Apa yang dilakukan pemerintah bersama BPS adalah untuk memberdayakan masyarakat. Pemerintah ingin mengambil kebijakan berdasarkan data yang benar. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir, berikan data yang jujur dan biarkan BPS menjaga kerahasiaannya," katanya.
Harapan ke Depan
Melalui partisipasi masyarakat dan data yang akurat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan yang semakin tepat sasaran, adaptif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola data nasional demi pembangunan yang lebih baik.
