Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026. Dalam sidang yang pertama kali digelar setelah sekitar empat bulan—terakhir pada 13 Maret 2026—Prabowo mengingatkan para menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih bahwa tidak ada kekuasaan yang berlangsung selamanya.
Pesan Prabowo: Setiap Pemimpin Punya Masa
"Tiap masa ada pemerintahnya, tiap pemerintah ada masanya, tiap masa ada pemimpinnya, tiap pemimpin punya masanya," ujar Prabowo membuka sidang. Ia menekankan bahwa pemerintah diberi mandat oleh rakyat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi, seperti kesejahteraan guru, ketersediaan lapangan kerja, dan kemiskinan ekstrem. "Kita diberi mandat oleh rakyat untuk hadapi dan selesaikan masalah," tegasnya.
Prabowo Bela Program Makan Bergizi Gratis
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menanggapi kritik sejumlah ekonom terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kritik tersebut tidak sebanding dengan besarnya persoalan kebocoran ekonomi selama ini. "Saudara-saudara saya diserang karena memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia dianggap pemborosan, tapi ribuan triliun yang menguap yang pergi dari bumi Indonesia setiap tahun selama 34 tahun tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, program MBG bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan. Namun, kebijakan tersebut justru dinilai sebagai pemborosan anggaran. "Kita mau memberi makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting, sebagian besar juga banyak yang tidak makan anak-anak sekolah. Kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps, harga saham akan ambruk, mata uang akan melemah alasannya karena boros," ujarnya.
Sidang Kabinet Paripurna Jadi Forum Evaluasi
Sidang Kabinet Paripurna dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, wakil menteri, utusan khusus Presiden, dan kepala lembaga. Agenda tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan program kementerian dan lembaga sekaligus membahas percepatan program prioritas pemerintah.
