Jakarta - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, M. Qodari, menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan pola komunikasi yang lebih aktif dan agresif di ruang publik. Hal ini disampaikan dalam acara pisah sambut jabatan Kepala Bakom di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Pentingnya Komunikasi Aktif di Era Media Sosial
Qodari mengomentari pandangan sejumlah pengamat yang menilai penunjukannya bersama Hasan Nasbi sebagai indikasi sikap agresif pemerintah. "Ada pengamat bilang, kelihatannya Presiden mau ngajak perang karena yang ditunjuk Qodari dengan Hasan Nasbi, katanya dua-duanya tipe penyerang. Wah ini ngajak ribut ya," tutur Qodari.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh disikapi secara pasif. "Saya langsung komentar, emang maunya situ nyerang-nyerang terus enggak ada yang jawab? Enak aja. Sorry ye," ungkap Qodari.
Menurut dia, pola komunikasi saat ini telah berubah drastis dibandingkan 10 hingga 20 tahun lalu karena kehadiran media sosial. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi aktif untuk memberikan keseimbangan informasi kepada masyarakat.
"Ini mungkin era 'your words against my words'. Tapi saya percaya dengan niat baik presiden, program-program yang sudah dilaksanakan dan manfaat yang dirasakan masyarakat, mayoritas publik akan mendukung apa yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo Subianto," ungkap dia.
Qodari mengaku tidak masalah jika pernyataannya nanti ramai diperbincangkan publik. "Jadi kita harus aktif, tapi juga harus agresif. Nanti dikutip rame nih, enggak apa-apa. Your words against my words," kata dia.
Profil M Qodari: Tiga Kali Dilantik di Era Prabowo
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Qodari menggantikan Angga Raka Prabowo.
Qodari lahir pada 15 Oktober 1973 di Palembang, Sumatra Selatan. Ia dikenal sebagai pengamat, konsultan politik, dan peneliti. Kariernya dimulai dari ranah akademis dengan meraih gelar Sarjana Psikologi Sosial dari Universitas Indonesia (UI) pada 1997. Ia melanjutkan studi ke University of Essex, Inggris, untuk mempelajari Political Behavior pada jenjang magister, yang diselesaikan sekitar 2002. Pada 2016, Qodari meraih gelar doktor Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan disertasi berjudul "Split-Ticket Voting dan Faktor-Faktor yang Menjelaskannya pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2014" dengan predikat sangat memuaskan.
Pengalaman profesionalnya panjang. Ia memulai karier sebagai peneliti di Institut Studi Arus Informasi (ISAI) antara Mei 1999 hingga September 2001, kemudian di Center for Strategic and International Studies (CSIS) hingga Juli 2003, serta menjabat sebagai Chief Editor Majalah Kandidat dan Campaign and Election Magazine pada 2003–2004. Qodari juga pernah menjabat Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2003–2005, kemudian Wakil Direktur Eksekutif LSI hingga Oktober 2006.
Peralihan kariernya menuju lembaga independen terjadi saat ia mendirikan Indo Barometer pada November 2006 dan hingga kini menjadi Direktur Eksekutif lembaga tersebut. Nama Muhammad Qodari semakin mencuat ketika bergabung menjadi relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) dan mendukung pemerintahan Jokowi. Dalam posisi itu, ia sempat menyampaikan gagasan kontroversial mengenai perpanjangan jabatan presiden yang menimbulkan pro-kontra, namun membuat sosoknya semakin diperhitungkan di peta politik nasional.
Tiga Kali Dilantik di Era Prabowo
Muhammad Qodari tercatat sudah tiga kali dilantik di era Presiden Prabowo Subianto. Perjalanan kariernya di lingkar Istana terbilang cepat. Awalnya, Qodari dipercaya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan pada 2024. Tak lama berselang, ia kembali dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 2025. Kini, Qodari kembali mendapat kepercayaan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
