Juru Bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade, secara tegas meminta pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk tidak menyeret nama Presiden Prabowo Subianto ke dalam pusaran kasus hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Andre menegaskan bahwa perkara tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Presiden Prabowo.
"Saya meminta kepada Hotman Paris, jangan pernah mengaitkan pembelaan terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dengan Presiden Prabowo. Itu sama sekali tidak ada urusannya," ujar Andre dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (19/7/2026). Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pernyataan Hotman sebelumnya yang menyebut Febrie adalah sosok yang dibanggakan Presiden Prabowo.
Prabowo Tidak Pernah Intervensi Hukum
Andre yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI memberikan jaminan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan. Ia mencontohkan sikap Presiden saat menghadapi anggota kabinet atau kepala daerah yang tersandung masalah hukum.
"Pak Prabowo dapat dipastikan tidak pernah mengintervensi kasus hukum. Bisa kita lihat selama ini, ketika ada wakil menteri mendapatkan persoalan hukum, Pak Prabowo tidak melakukan campur tangan sama sekali. Begitu juga dengan kepala daerah. Beliau dalam posisi mendukung penuh penegakan hukum," tegas Andre.
Komitmen Antikorupsi Pemerintahan Prabowo
Sekretaris Fraksi MPR Gerindra ini mengingatkan komitmen pemerintahan Prabowo dalam memberantas korupsi. Menurut Andre, Presiden Prabowo selalu memandang korupsi dan kebocoran anggaran sebagai 'kanker' yang merugikan rakyat. Sikap tegas ini dibuktikan dengan kegigihan pemerintah dalam memburu para perampok uang negara.
"Pak Prabowo berkomitmen mengejar koruptor sampai ke ujung dunia untuk menyelamatkan uang rakyat. Beliau sangat keras kepada kabinetnya. Pak Prabowo tidak segan memberikan ultimatum kepada jajarannya yang mencoba bermain-main dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," jelas Andre.
Andre menambahkan bahwa Presiden kerap memberi ultimatum keras kepada anggota kabinet. "Beliau menyatakan bahwa pejabat atau menteri yang tidak sepaham dengan komitmen antikorupsi dan berniat mencari keuntungan pribadi dari anggaran negara, dipersilakan untuk keluar dari pemerintahannya," ujarnya.
Digitalisasi untuk Cegah Korupsi
Andre juga menyebutkan bahwa Presiden terus mendorong upaya pencegahan korupsi, salah satunya melalui pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi titik rawan terjadinya rasuah. Digitalisasi birokrasi menjadi fokus utama.
"Presiden mendorong digitalisasi birokrasi, penggunaan teknologi, dan penggunaan e-katalog dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk mengurangi kontak langsung antara pihak swasta dan pejabat pembuat komitmen, yang kerap menjadi titik rawan terjadinya suap dan kongkalikong," pungkas Andre.
Pernyataan Hotman Paris Sebelumnya
Sebelumnya, Hotman Paris menyebut kasus yang menjerat Febrie saat ini adalah bentuk kriminalisasi. Ia mengaku tidak mengharapkan uang dari Febrie yang merupakan kliennya. "Saya tidak mengharapkan uang dari Jampidsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya, mahal. Saya bayarannya supermahal di Indonesia," ujar Hotman saat memberi pernyataan kepada media di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (17/7) malam.
Hotman lalu membeberkan alasannya mau turun tangan membela Febrie. Ia membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto, yang diakuinya sebagai klien setianya selama puluhan tahun. "Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar beliau, termasuk adiknya Pak Hashim, saya yang pegang. Bahkan waktu beliau Menhan pun saya sering diminta (bantuan hukum) tanpa dibayar," ungkap Hotman.
Karena itu, ia mengaku merasa miris melihat kondisi Febrie saat ini. Menurut Hotman, Febrie adalah sosok berprestasi yang menjadi kebanggaan Presiden Prabowo karena berhasil menyelamatkan aset negara dalam jumlah fantastis. "Jampidsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Dia mendapatkan pengembalian kerugian negara Rp 130 triliun, ditambah Satgas PKH Rp 300 triliun. Total Rp 430 triliun kembali ke negara. Bayangkan, orang yang jadi kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit sama Presiden," cetusnya.
