Fokus Evaluasi MBG: Validasi Data Penerima Manfaat
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini difokuskan pada dua aspek utama. Salah satunya adalah validasi data penerima manfaat. Dalam pernyataannya di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026), Agustina menekankan pentingnya memastikan keakuratan data 63 juta penerima manfaat yang telah ditetapkan.
"Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami," kata Agustina kepada wartawan.
Evaluasi Skema Insentif SPPG
Selain validasi data, BGN juga mengevaluasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, besaran insentif dinilai masih disamaratakan meskipun kapasitas layanan setiap SPPG berbeda-beda. Agustina menjelaskan bahwa terdapat SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan jangkauan relatif dekat, sementara ada SPPG lain yang harus melayani wilayah lebih luas dengan jumlah penerima yang lebih banyak.
"Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama," ujarnya. "Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan," lanjutnya.
Digitalisasi untuk Transparansi dan Pengawasan
Agustina menilai sistem pertanggungjawaban yang selama ini masih bertumpu di kepala SPPG perlu diperkuat melalui transformasi digital. Digitalisasi akan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan transparansi sekaligus mempermudah pengawasan anggaran MBG. "Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir Oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi IX DPR juga meminta BGN memberikan kepastian terkait moratorium dapur baru MBG. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi MBG tidak hanya dilakukan dari sisi internal BGN, tetapi juga melibatkan pengawasan dari DPR. Dengan adanya fokus pada validasi data, insentif yang adil, dan digitalisasi, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
