Mendagri Usulkan Perpanjangan Dana Otsus Aceh untuk Pemulihan Pascabencana
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi mengusulkan perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Aceh. Usulan ini didasarkan pada kebutuhan pemulihan pascabencana yang diperkirakan memerlukan waktu minimal tiga tahun untuk mencapai kondisi normal fungsional.
Alasan Rasional di Balik Usulan Perpanjangan
Dalam rapat bersama Komisi II DPR di Jakarta, Tito Karnavian menjelaskan bahwa Aceh masih dalam proses menuju normalitas pascabencana. Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, ia memperkirakan timeline pemulihan menuju normal fungsional masih membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan.
"Saya sebagai Ketua Satgas memperkirakan itu lebih kurang timeline-nya menuju normality, hanya normal fungsional, mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan masih bisa, bisa menuju normal fungsional saja," ungkap Tito. "Tapi jujur bahwa untuk melakukan pemulihan ini paling cepat menurut saya adalah tiga tahun," sambungnya.
Tito merinci bahwa saat ini tercatat lebih dari 4.000 fasilitas pendidikan terdampak, 36.000 rumah mengalami kerusakan berat atau hilang, serta sedikitnya 79 sungai membutuhkan normalisasi. Atas dasar kondisi ini, ia menegaskan bahwa perpanjangan dana Otsus Aceh sangat diperlukan.
Permintaan Besaran Dana dan Kondisi Inflasi
Pemerintah Aceh mengharapkan dana otsus diperpanjang dengan besaran yang dikembalikan ke 2%, setara dengan alokasi untuk Papua. "Mereka (Aceh) juga mengharapkan otsus ini diperpanjang dan dananya, besarannya juga ya kalau enggak bisa sama seperti Papua 2,25% kembali ke 2%. Itu permintaannya dari teman-teman di sana," kata Tito.
Selain itu, Tito menyoroti perbaikan inflasi bulanan di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Inflasi bulanan di Aceh dan Sumatra Barat masing-masing tercatat sebesar 0,04%, sementara Sumatra Utara mengalami deflasi sebesar 0,13%.
"Data inflasi year on year oke untuk jadi pegangan nasional dan dunia internasional. Tapi kalau untuk mengendalikan inflasi, lebih tepat kita menggunakan yang month to month," jelas Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi.
Dampak Pemulihan Distribusi terhadap Inflasi
Pulihnya distribusi di wilayah terdampak bencana telah berkontribusi positif terhadap perbaikan inflasi. Khusus di Aceh, gangguan distribusi seperti terputusnya akses jalan dan pasokan barang sempat menyebabkan inflasi tahunan yang tinggi. Namun, kondisi tersebut mulai membaik seiring dengan normalisasi infrastruktur.
"Artinya apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, mengendalikan harga barang dan jasa, itu sudah cukup baik, karena banyak suplai sudah masuk," kata Tito.
Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan perwakilan dari Badan Pangan Nasional serta Kantor Staf Presiden. Perbaikan inflasi ini menjadi sinyal bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah terdampak mulai stabil, mendukung usulan perpanjangan dana otsus untuk pemulihan jangka panjang.
