Pentingnya Pengendalian Inflasi
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan dalam mengendalikan inflasi akan memberikan dampak positif yang luas, mulai dari peningkatan konsumsi masyarakat, stimulasi produksi, penciptaan lapangan kerja, hingga mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen seperti yang dicanangkan Presiden.
Hal tersebut disampaikan Bima saat memberi sambutan pada Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Senin (27/7/2026). GPIPS merupakan inisiatif yang digagas untuk menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di tingkat daerah, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik unik seperti Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tantangan di Wilayah Kepulauan
Bima menjelaskan bahwa meskipun tujuan pengendalian inflasi seragam di seluruh Indonesia, tantangan yang dihadapi setiap daerah berbeda. Di wilayah Bali-Nusra, karakteristik geografis kepulauan menjadikan konektivitas antar pulau dan biaya logistik sebagai faktor krusial dalam menjaga kelancaran distribusi pangan. Selain itu, tingginya aktivitas pariwisata, kebutuhan pada hari-hari besar keagamaan, serta kondisi cuaca juga turut memengaruhi dinamika inflasi di kawasan tersebut.
"Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antar pulau tadi. Biaya logistik ini sangat mempengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini produksi dan distribusi sama-sama challenging atau menantang," ujar Bima dalam keterangan tertulis.
Tiga Agenda Ketahanan Pangan
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Bima menyampaikan tiga agenda utama yang perlu menjadi perhatian kepala daerah dalam memperkuat ketahanan pangan. Pertama, memperkuat kerja sama antardaerah guna menjamin kelancaran distribusi dan pasokan pangan. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau perkembangan harga dan kondisi pasar secara real time. Ketiga, mengoordinasikan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang wilayah sebagai langkah menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang.
"Jadi apa yang kami sampaikan ini menggambarkan betapa pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, nggak hanya kepala daerah saja. Butuh bantuan Bank Indonesia, butuh juga intervensi dari Bulog, butuh juga penguatan tata kelola dari Kementerian Perdagangan. Dan tentu leadership kepala daerah dalam hal ini menentukan," tutupnya.
Kolaborasi Antar Lembaga
Kegiatan GPIPS tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga, dan para kepala daerah se-Provinsi Bali. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat nasional dan daerah.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mengawal pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang telah berlangsung sejak Oktober 2022. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, diharapkan tantangan inflasi dan ketahanan pangan dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.
