Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong penguatan kepemimpinan perempuan yang transformatif dan inspiratif di lingkungan pemerintah daerah (pemda). Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Women's Leadership Forum 2026 bertema "Breaking Barriers, Building Impact" di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (27/7/2026).
Transformasi Kepemimpinan Perempuan
Dalam paparannya, Ribka menegaskan bahwa transformasi merupakan kata kunci untuk melahirkan perempuan yang mampu menjadi penggerak perubahan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden yang mendorong penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk melalui pemberian kesempatan setara bagi perempuan untuk berkontribusi dalam kepemimpinan.
"Saat ini Bapak Presiden sedang giatnya memberikan peluang kepada kita semua, khususnya perempuan, harus terjadi transformasi. Apalagi dengan kepemimpinan seorang perempuan, tadi sudah disampaikan Bu Vero (Wamen PPPA), dan juga Kepala LAN, bagaimana perempuan diberikan tanggung jawab, mempengaruhi sistem, bahkan juga membuat regulasi dan kebijakan," katanya.
Ribka mengungkapkan, dari 552 daerah yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, jumlah perempuan yang menjadi kepala daerah cukup signifikan. Meskipun demikian, tantangan kepemimpinan perempuan tidak hanya menyangkut jumlah, tetapi juga pemerataan distribusi kewenangan dalam jabatan strategis di daerah.
Tantangan dan Pemerataan
Berkaca dari pengalamannya membangun karier di birokrasi, Ribka menilai bahwa semakin tinggi posisi kepemimpinan, semakin sedikit perempuan yang berhasil mencapainya. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk stereotip gender, kurangnya akses terhadap jaringan profesional, dan beban ganda yang sering dihadapi perempuan. Oleh karena itu, perempuan perlu memiliki motivasi dan perencanaan hidup yang jelas, serta terus meningkatkan kapasitas, termasuk melalui pendidikan.
Ribka menekankan bahwa peningkatan kuantitas perempuan di posisi kepemimpinan harus diimbangi dengan kualitas. "Kita ingin menaikkan kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga kita perbaiki," tambahnya. Ia mencontohkan pentingnya perempuan memiliki visi transformatif untuk mampu mempengaruhi sistem dan membuat kebijakan yang berdampak luas.
Pentingnya Riset dan Data
Untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat kepemimpinan perempuan, Ribka mendorong adanya riset yang melibatkan lembaga penelitian, khususnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta LAN. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan bagi kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), guna memperkuat kebijakan afirmatif menuju kesetaraan gender dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
"Kita sangat mengharapkan adanya masukan dari lembaga-lembaga, baik itu dalam bentuk riset, ataupun kajian-kajian penelitian birokrasi lainnya," ungkap Ribka.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penyusunan kebijakan berbasis data yang kuat. Menurutnya, data menjadi landasan dalam memengaruhi kebijakan sekaligus menyusun regulasi yang mampu mempercepat transformasi kepemimpinan perempuan. Regulasi yang baik, lanjutnya, juga harus diikuti dengan implementasi yang efektif. "Kita sering evaluasi terus di mana yang gagal dalam kepemimpinan ini. Ini sangat membutuhkan leadership yang memiliki vision yang transformatif," pungkasnya.
Forum dan Partisipasi
Women's Leadership Forum 2026 tersebut turut dihadiri oleh Kepala LAN Muhammad Taufiq, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kehadiran para pemimpin perempuan ini menunjukkan komitmen lintas sektor dalam mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang pemerintahan.
Ribka berharap forum ini dapat menjadi momentum bagi perempuan Indonesia untuk terus mengembangkan diri dan mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah. Dengan transformasi kepemimpinan perempuan, Indonesia dapat mencapai target visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan.
