Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah keluarnya kekayaan Indonesia ke luar negeri melalui berbagai praktik yang merugikan negara. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
Data Keuangan Selama 22 Tahun
Menurut Prabowo, berdasarkan data yang diperolehnya, selama 22 tahun terakhir keuntungan yang dihasilkan Indonesia mencapai sekitar 436 miliar dolar AS. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 343 miliar dolar AS mengalir ke luar negeri. "Jadi kita lihat dari neraca itu, inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343. Yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar," ujarnya.
Praktik Under Invoicing
Prabowo menjelaskan bahwa salah satu penyebab aliran dana tersebut adalah praktik under invoicing, yaitu pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sejumlah pelaku usaha diduga melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari jumlah yang sesungguhnya untuk mengurangi kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. "Ternyata sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under-invoicing atau laporan palsu," kata Prabowo. Contohnya, eksportir menjual 1.000 ton hasil tambang namun hanya melaporkan sebagian dari jumlah tersebut.
Kerugian Negara Mencapai Rp15.000 Triliun
Akibat praktik under invoicing, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.000 triliun dalam kurun 34 tahun terakhir. "Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun," ujar Prabowo. Selain itu, kebocoran penerimaan negara diperkirakan mencapai sekitar 150 miliar dolar AS atau setara Rp2.500 triliun setiap tahun. "Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih Rp 150 miliar tiap tahun, Rp 2.500 triliun tiap tahun," kata Prabowo.
Langkah Perbaikan Tata Kelola
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tengah melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui satu pintu di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Kebijakan itu bertujuan menekan praktik under invoicing sekaligus memastikan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dapat lebih optimal. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan badan usaha milik negara (BUMN), termasuk menutup ratusan perusahaan yang dinilai tidak produktif dan terus merugi. "Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua," tegas Prabowo.
Dampak terhadap Ekonomi Nasional
Prabowo menekankan bahwa aliran kekayaan nasional ke luar negeri dalam jumlah besar telah berlangsung selama puluhan tahun dan berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk nilai tukar rupiah. "Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar," katanya. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem dan menutup celah kebocoran agar kekayaan Indonesia tidak terus mengalir ke luar negeri.
