Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Jawa Barat pada Minggu, 21 Juni 2026. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu lokasi prioritas karena kontribusinya terhadap perekonomian nasional yang mencapai hampir 13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan I-2026, menjadikannya peringkat ketiga tertinggi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi 5,79 persen (year-on-year).
Pengerahan 40.573 Petugas untuk Pendataan Door to Door
BPS menerjunkan lebih dari 40 ribu petugas untuk merekam seluruh aktivitas usaha di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Pendataan SE2026 secara door to door resmi dimulai pada 15 Juni 2026 di seluruh Indonesia dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Sonny menyatakan, "Kami mengerahkan 40.573 petugas di lapangan (Provinsi Jawa Barat). Total seluruh Indonesia 251.000, dan Jawa Barat adalah salah satu yang paling besar." Petugas sensus ekonomi akan mendata pelaku usaha dan keluarga secara langsung.
Empat Hal Baru dalam SE2026
Sonny memaparkan empat inovasi dalam SE2026. Pertama, perpanjangan periode pendataan dari satu bulan menjadi dua setengah bulan. Kedua, untuk pertama kalinya sensus ekonomi turut merekam aktivitas pertanian. Ketiga, tidak hanya pelaku usaha, tetapi rumah tangga juga akan didata secara door to door. Keempat, pendataan menggunakan gadget dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mengurangi kesalahan. "Yang menarik, baru pertama kali ini sensus ekonomi mendata dua, mendata pelaku usaha dan rumah. Makanya nanti semua rumah akan ditempel stiker, semua pelaku usaha akan ditempel stiker, kalau sudah diwawancara, sudah didata," jelas Sonny.
Ajakan TIR: Terima, Isi, Rahasia
Sonny mengajak masyarakat untuk berpedoman pada prinsip "TIR" selama SE2026: Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Ia juga mengingatkan petugas lapangan untuk memastikan tidak ada unit yang terlewat sehingga data yang dikumpulkan lengkap, akurat, dan berkualitas.
Gubernur Jabar Jadi Responden Pertama
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan kebijakan. "Dari data itu sebenarnya, kita bisa mendiagnosa diri kita. Apa penyakit kita, kemudian dari penyakit itu pasti nanti ada solusinya," kata Dedi. Usai pencanangan, Gubernur Jawa Barat menjadi responden pendataan SE2026 yang dilakukan oleh petugas sensus BPS Kabupaten Subang melalui wawancara tatap muka, disaksikan langsung oleh Wakil Kepala BPS RI dan Kepala BPS Provinsi Jawa Barat. Kesediaan gubernur menjadi responden diharapkan mendorong partisipasi masyarakat.
Penandatanganan Komitmen Bersama
Sebagai tanda pencanangan SE2026 di Jawa Barat, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Wakil Kepala BPS RI, Gubernur Jawa Barat, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat. Penandatanganan ini menjadi simbol sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung SE2026 yang berkualitas.
Tinjauan Lapangan di Karawang
Sebelum pencanangan, Sonny meninjau langsung pendataan SE2026 di Rumah Makan Dewi Air, Kabupaten Karawang, untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar operasional dan menjamin kualitas data.
Acara pencanangan dihadiri oleh Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian RI Tri Supondy, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Walikota se-Jawa Barat, perwakilan instansi vertikal, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat. Pencanangan digelar di kediaman Gubernur Jawa Barat di Desa Wisata Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, yang dikenal sebagai kawasan wisata berbasis budaya dan pertanian.
