Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad mengungkapkan bahwa pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta sebesar Rp 14,997 triliun membuat penyusunan anggaran daerah semakin berat. Hal ini disampaikan dalam acara silaturahmi dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, anggota DPR RI dan DPD Dapil DKI Jakarta di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis (30/7/2026).
Ramly menegaskan bahwa besarnya pemotongan DBH berdampak langsung pada pembahasan anggaran di DPRD DKI. Pemprov DKI Jakarta harus kembali menentukan program-program prioritas yang akan didanai. "Bersamaan anggaran dipotong Rp 14,997 triliun. Cukup besar sehingga merepotkan bagi teman-teman Dewan mulai menyusun apa sebenarnya yang harus dipotong," kata Ramly.
Dampak Pemotongan pada Sektor Pendidikan
Meskipun pemerintah pusat telah menegaskan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan tidak boleh dipangkas, kebutuhan di lapangan masih sangat besar. Ramly mengungkapkan masih ada sekitar 61 ribu siswa di Jakarta yang belum tertampung dalam program sekolah gratis. "Jakarta ini yang lulus sama pagu yang dipersiapkan tidak berimbang, masih 61.000 siswa Jakarta yang tidak dapat sekolah gratis," ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD sebelumnya telah berupaya menambah jumlah sekolah gratis secara bertahap. Pada tahun 2025 terdapat 40 sekolah gratis. Untuk tahun 2026, DPRD mengusulkan penambahan menjadi 258 sekolah. Namun, karena keterbatasan anggaran, yang akhirnya disetujui hanya 103 sekolah. "2026 muncul lagi usulan 258 sekolah gratis, tapi ternyata yang disetujui adalah 103, masih kurang 150-an lagi. Kita kejar terus tapi anggaran sudah dipotong," tambah Ramly.
Kendala di Sektor Kesehatan
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga terkena dampak pemotongan DBH. Ramly mengatakan bahwa Pemprov DKI tengah berupaya meningkatkan kualitas layanan rumah sakit agar mampu bersaing dengan negara tetangga. Namun, pengadaan alat kesehatan masih terkendala anggaran. "Teman-teman Dewan mengejar untuk mencicil alat-alat, tidak ada anggaran. Ini yang perlu kita sampaikan curhat kepada teman-teman dari DPR RI untuk dapat diperjuangkan," katanya.
Harapan Pengembalian Sebagian DBH
Ramly berharap anggota DPR RI turut memperjuangkan pengembalian sebagian DBH Jakarta. Menurutnya, tambahan dana tersebut akan sangat membantu pembiayaan program prioritas daerah. "Kalau diperjuangkan setengah saja dari Rp 14,997 triliun maka kita tidak perlu lagi memakai dana obligasi. Itu saja yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman dari DPR RI karena kita sama-sama mewakili masyarakat Jakarta," ujar Ramly.
Dengan pemotongan DBH yang signifikan, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI harus bekerja keras untuk memastikan program-program prioritas tetap berjalan. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan warga Jakarta.
