Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penyelidikan baru terhadap dugaan campur tangan China dalam pemilu AS. Ia juga mengumumkan pembukaan dokumen intelijen yang sebelumnya dirahasiakan, yang menurutnya mengungkap kerentanan dalam sistem pemilu di AS.
Berbicara dari Gedung Putih pada Kamis (16/07), Trump mengklaim China melakukan apa yang ia sebut sebagai "kompromi data pemilu terbesar dalam sejarah." Menurutnya, Beijing memperoleh akses data 220 juta berkas pemilih AS sebelum pemilu 2020, yang saat itu dimenangkan oleh Presiden Joe Biden.
Trump Sebut Sistem Pemilu AS Gagal Fatal
Dalam pidato yang disiarkan secara langsung, Trump membuka pernyataannya dengan mempertanyakan keamanan sistem pemilu AS. Ia menyebut sistem tersebut "gagal secara fatal." Namun, dalam pidato berdurasi 24 menit itu, Trump tidak menyertakan bukti adanya manipulasi suara maupun bukti bahwa hasil pemilu telah diubah. Ia juga tidak menyinggung kemungkinan campur tangan pihak luar dalam pemilu yang ia menangi pada 2016 dan 2024.
Trump mengatakan telah memerintahkan Direktur Intelijen Nasional dan FBI untuk menyelidiki dugaan tersebut serta mengungkap sejauh mana kebocoran data itu terjadi.
Saat Trump menyampaikan pidatonya, Gedung Putih juga meluncurkan sebuah situs web berisi dokumen-dokumen yang disajikan tanpa konteks. Dokumen tersebut mencakup potongan berkas penyelidikan, analisis intelijen, serta korespondensi yang dirilis secara selektif.
Trump: Sistem Pemilu AS Rentan Dimanipulasi
Trump menilai kasus tersebut menunjukkan bahwa "sistem pemilu Amerika Serikat rentan terhadap manipulasi dan korupsi." Ia menambahkan, pemerintah pusat AS telah memberi tahu negara-negara bagian yang kemungkinan terdampak oleh kebocoran data pemilu.
Trump juga kembali mendesak penguatan keamanan pemilu dengan meminta Kongres mengesahkan RUU SAVE. Rancangan undang-undang itu akan mewajibkan penggunaan kartu identitas berfoto saat memilih, bukti kewarganegaraan ketika mendaftar sebagai pemilih, serta memperluas akses pemerintah federal terhadap data pendaftaran pemilih.
Dalam pidatonya, Trump turut mengkritik stasiun televisi yang memilih tidak menyiarkan pidatonya secara langsung. Ia mengatakan jaringan televisi tersebut seharusnya kehilangan izin siar. Trump juga menuduh media yang tidak menayangkan pidatonya sebagai bagian dari "konspirasi."
Stasiun televisi ABC dan NBC tidak menayangkan pidato Trump secara langsung di saluran televisi utama mereka, tetapi menyiarkannya melalui platform streaming. Sementara itu, CNN menayangkan pidato tersebut melalui layanan daring dan platform berlangganannya. Keputusan itu membatasi jangkauan pidato dibandingkan jika tayangan itu disiarkan melalui televisi nasional.
Sebagai konteks, sebelumnya, sejumlah jaringan televisi juga pernah memilih tidak menyiarkan langsung pidato dari Presiden Joe Biden maupun mantan Presiden Barack Obama.
Partai Demokrat dan China Bantah Tuduhan Trump
Pernyataan Trump langsung menuai kritik dari lawan politiknya dan memunculkan kekhawatiran di internal pemerintahannya sendiri.
Senator Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, Mark Warner menolak tuduhan tersebut. Ia menyebut "pengungkapan mengejutkan" Trump terkait China sebagai klaim yang sama sekali tidak berdasar. Menurut Warner, agen intelijen AS telah menyimpulkan bahwa China tidak berupaya mengubah hasil pemungutan suara pada pemilu 2020.
Reuters juga melaporkan bahwa sejumlah pejabat Gedung Putih khawatir publikasi dokumen intelijen tersebut berpotensi menyesatkan.
Di sisi lain, China membantah tuduhan tersebut. Juru bicara Kedutaan Besar China, Liu Chang, mengatakan, "China tidak pernah dan tidak akan pernah mencampuri pemilihan presiden Amerika Serikat."
Pernyataan Trump berpotensi memperburuk hubungan AS dan China, di tengah upayanya menggelar pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping pada tahun ini untuk membahas hubungan dagang kedua negara.
Trump Tuduh Intelijen Menyembunyikan Informasi
Trump juga menuduh komunitas intelijen AS sengaja menyembunyikan informasi mengenai dugaan aktivitas China yang berkaitan dengan pemilu.
Namun, klaim itu bertentangan dengan penilaian komunitas intelijen AS pada 2021. Laporan tersebut menyatakan tidak ada bukti bahwa aktor asing berupaya mengubah ataupun berhasil memengaruhi aspek teknis apa pun dalam pemilu presiden 2020, termasuk aspek pendaftaran pemilih, surat suara, penghitungan suara, maupun hasil pemilu.
Penilaian itu dilakukan di bawah kepemimpinan John Ratcliffe, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Intelijen Nasional pada masa pemerintahan pertama Trump dan kini menjabat sebagai Direktur CIA.
Berbagai audit dan peninjauan ulang, termasuk yang dilakukan oleh pejabat Partai Republik dan Jaksa Agung yang menjabat di era kepemimpinan Trump, juga tidak menemukan adanya kecurangan pemilu dalam skala signifikan pada 2020.
Di antara dokumen yang dideklasifikasi pemerintah terdapat laporan CIA mengenai upaya China mengumpulkan informasi tentang kampanye Joe Biden.
Namun, laporan itu juga menyatakan bahwa Beijing "saat ini tidak berniat melakukan campur tangan secara diam-diam untuk memengaruhi hasil pemilu," meski dalam laporan tersebut, juga disebutkan bahwa China dapat mengubah keputusannya pada tahap berikutnya.
