Mendagri Tito Karnavian: Sudah Waktunya Revisi Gaji Kepala Daerah
Mendagri: Sudah Waktunya Revisi Gaji Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan sudah waktunya merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah. Regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Latar Belakang Revisi

Menurut Tito, perbedaan kondisi antara tahun 2000 dan 2026 sangat jauh. "Kalau kita lihat, tahun 2000 sampai tahun 2026 kan sudah jauh berbeda. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan revisi," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Rencana revisi ini merupakan tindak lanjut dari kesimpulan rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri.

Proses Pembahasan

Tito menjelaskan bahwa pemerintah akan membentuk tim yang membahas revisi tersebut. "Tentunya nanti kita akan membentuk tim di tingkat pemerintah dan membahasnya bersama Menteri Keuangan serta Bappenas," katanya. Ia menambahkan, revisi tidak hanya akan menyesuaikan besaran hak keuangan kepala daerah, tetapi juga mengubah dasar perhitungannya agar sesuai dengan kondisi terkini. "Kalau nanti direformasi atau diformulasikan kembali, tentu harus disesuaikan dengan keadaan sekarang karena kenaikan biaya dari tahun 2000 sampai sekarang sudah sangat berbeda," tegasnya.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Kaitan dengan PAD dan Kinerja

Selain mempertimbangkan kinerja, pemberian hak keuangan kepala daerah juga akan dikaitkan dengan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Ini harus dikaitkan dengan PAD. Jadi kalau ada belanja operasional yang dikaitkan dengan besaran PAD, bukan hanya kepala daerah yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat," pungkas Tito. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kepala daerah untuk lebih meningkatkan PAD guna mendapatkan hak keuangan yang lebih baik.

Harapan ke Depan

Dengan revisi ini, diharapkan gaji kepala daerah lebih sesuai dengan beban kerja dan kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah juga berharap regulasi baru dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Proses pembahasan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan hasil yang optimal.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga