Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menangani sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan jumlah siswa baru. Fenomena ini mencuat setelah sejumlah sekolah negeri hanya menerima sedikit pendaftar, bahkan ada yang hanya dua hingga tiga siswa baru.
Data Dapodik Jadi Acuan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Fokus utama adalah sekolah yang memiliki kurang dari 100 siswa, bahkan di bawah 60 siswa. "Data tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kami akan merumuskan kebijakan terhadap sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang sangat sedikit," kata Mu'ti di Jakarta, Selasa (14/7), seperti dikutip dari Antara.
Kebijakan Bersama Pemda
Mu'ti menegaskan bahwa penyusunan kebijakan akan melibatkan pemerintah daerah karena pengelolaan sekolah dasar berada di bawah kewenangan mereka. "Kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat dan diumumkan setelah pembahasan bersama selesai," ujarnya. Langkah ini diambil untuk merespons viralnya pendaftaran SD negeri yang hanya memiliki sedikit siswa di media sosial.
Contoh Fenomena di Daerah
Fenomena minimnya pendaftar terjadi di beberapa kota. Salah satu contohnya adalah SDN Purwoyoso 01 di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang hanya menerima tiga siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, sekolah tetap menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar 60-an sekolah juga masih kekurangan siswa baru hingga akhir masa Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB).
Dampak dan Harapan
Kondisi ini memprihatinkan karena mengancam keberlangsungan operasional sekolah negeri. Dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, efisiensi pembelajaran dan alokasi sumber daya menjadi tantangan. Kemendikdasmen berharap rapat dengan Kemendagri dan pemda dapat menghasilkan solusi yang tepat, seperti merger sekolah atau kebijakan zonasi yang lebih fleksibel, tanpa mengorbankan akses pendidikan bagi masyarakat.
