Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026), Andre menekankan pentingnya program ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Akuntabilitas Keuangan dan Efektivitas Anggaran
Andre menyoroti bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak hanya diukur dari kepatuhan administrasi, tetapi juga dari efektivitas pemanfaatan anggaran. "Komisi VI memandang akuntabilitas pengelolaan keuangan tak hanya diukur dari kepatuhan administrasi tetapi juga dari efektivitas pemanfaatan anggaran dari hasilkan output, manfaat outcome, dan dampak yang mendukung penguatan kelembagaan koperasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Andre dalam rapat tersebut.
Ia berharap rapat kerja ini menjadi momentum evaluasi anggaran untuk program-program Menkop, khususnya keberlangsungan KDKMP. "Pembahasan ini juga menjadi kesempatan untuk evaluasi dukungan bagi anggaran terhadap pelaksanaan berbagai program strategis Kemenkop, khususnya pengembangan Koperasi Daerah Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu program prioritas nasional," lanjut Andre.
Keberhasilan KDKMP: Lebih dari Sekadar Jumlah
Menurut Andre, keberhasilan KDKMP tidak boleh hanya diukur dari jumlah koperasi yang sudah dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan. "Komisi VI memandang bahwa keberhasilan program tersebut tak hanya diukur dari jumlah Koperasi yang dibentuk tapi kesiapan lembaga, tata kelola, pendampingan, penguatan kapasitas SDM, akses pembiayaan digitalisasi serta keberlanjutan operasional koperasi sehingga mampu menjalankan kegiatan secara produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya maupun masyarakat," jelasnya.
Dukungan Andre ini sejalan dengan capaian Kemenkop yang sebelumnya dipaparkan dalam rapat. Menkop Ferry Juliantono sebelumnya telah menyampaikan capaian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada Harkopnas ke-79 dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2025.
