Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, secara tegas meminta pemerintah untuk mendengarkan kritik publik terkait rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Baginya, sebelum mendirikan lembaga baru, prioritas utama haruslah pada peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan perguruan tinggi yang telah ada.
Kritik Terhadap Pembentukan URI
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam menanggapi wacana pembentukan URI yang belakangan ini menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. URI dinilai belum melalui pembahasan yang memadai di DPR dan dipaksakan tanpa kajian yang matang. "Seluruh kebijakan strategis pemerintah seharusnya melalui kajian yang mendalam agar tidak ada kontroversi di dalamnya," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).
Hasto menilai bahwa Indonesia sudah memiliki banyak perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Nusantara. Menurutnya, yang harus dilakukan adalah memperkuat setiap institusi sesuai dengan bidang keunggulan masing-masing, bukan malah membentuk lembaga baru yang berpotensi tumpang tindih. "Tantangan utama pendidikan nasional saat ini bukan menambah lembaga baru, melainkan meningkatkan mutu pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, inovasi, serta pembangunan karakter generasi muda," tegasnya.
Pentingnya Diferensiasi Perguruan Tinggi
Dalam kesempatan yang sama, Hasto mengingatkan bahwa setiap perguruan tinggi seharusnya dikembangkan berdasarkan peran strategisnya, sebagaimana gagasan Presiden pertama RI Soekarno yang menempatkan universitas sebagai City of Intellect. Ia mencontohkan, Universitas Pattimura dan Universitas Cenderawasih sejak awal diproyeksikan menjadi pusat pengembangan ilmu kemaritiman, sedangkan Institut Pertanian Bogor (IPB) diarahkan menjadi pusat riset ketahanan dan kedaulatan pangan.
"Roh universitas sebagai City of Intellect itu yang harus dihidupkan kembali. Diferensiasi berdasarkan koridor strategis itulah yang perlu disusun sebelum mendirikan lembaga-lembaga baru," ujar Hasto. Ia menekankan perlunya perencanaan yang jelas agar setiap universitas memiliki ciri khas dan tidak saling tumpang tindih dalam hal tujuan dan fungsi.
URI Jangan Tumpang Tindih dengan Lemhannas
Hasto juga menyoroti potensi tumpang tindih antara URI dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang sudah mapan. Menurutnya, Lemhannas telah dibangun sebagai wadah pembinaan calon pemimpin nasional yang mempertemukan pemimpin sipil dan militer dari berbagai daerah untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan kepemimpinan nasional. "Supaya tidak tumpang tindih. Lemhannas sudah menjadi tempat pembinaan kepemimpinan nasional, baik sipil maupun militer," katanya.
Ia menambahkan, pembentukan URI harus jelas tujuannya agar tidak mengganggu peran lembaga yang sudah ada. Pemerintah perlu melakukan pemetaan komprehensif terhadap semua institusi pendidikan dan pelatihan yang ada sebelum memutuskan mendirikan yang baru.
Suara Publik Harus Didengar
Lebih lanjut, Hasto menekankan bahwa suara masyarakat terkait prioritas anggaran pendidikan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Banyak masukan publik yang muncul, termasuk kebutuhan beasiswa, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik. "PDI Perjuangan sependapat dengan suara-suara rakyat yang harus menjadi basis dalam kebijakan strategis pemerintah," tegasnya.
Dengan demikian, Hasto berharap pemerintah tidak hanya fokus pada proyek-proyek baru yang belum teruji, tetapi lebih mendengarkan aspirasi rakyat dan memperkuat infrastruktur pendidikan yang sudah ada. Hingga saat ini, belum ada keputusan final dari pemerintah mengenai pembentukan URI, namun polemik terus bergulir di ruang publik.
