Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) untuk berperan aktif dalam menjangkau anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah, agar mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak melalui program Sekolah Rakyat. Ajakan ini disampaikan Gus Ipul saat menjadi keynote speaker dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) SP2MI 2026 di Gedung Sasonobudoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (25/6/2026).
Empat Juta Anak Tidak Sekolah Masih Jadi Tantangan
Gus Ipul mengungkapkan bahwa persoalan anak tidak sekolah masih menjadi tantangan besar. Data menunjukkan lebih dari empat juta anak usia sekolah tidak berada di bangku pendidikan. "Sementara data menunjukkan, 4 juta lebih anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan potensi putus sekolah. Ini adalah pekerjaan rumah kita semua dan Bapak-Ibu sekalian telah memilih untuk bisa membantu mereka-mereka itu," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan tiga mandat strategis kepada Kementerian Sosial: pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurutnya, seluruh program tersebut harus diawali dengan data yang akurat agar intervensi pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Sekolah Rakyat Tidak Buka Pendaftaran Umum
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak menggunakan mekanisme pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Program ini justru mengedepankan pendekatan penjangkauan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. "Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. Sekolah rakyat itu melakukan penjangkauan. Kita tidak membuka pendaftaran tapi kita melakukan penjangkauan kepada mereka-mereka yang berada di Desil 1 dan 2. Keluarga-keluarga yang paling miskin," ujarnya.
Oleh karena itu, Gus Ipul menilai keberadaan SP2MI dan jaringan lembaga pendidikan masyarakat memiliki posisi strategis untuk membantu menemukan sekaligus mendampingi calon siswa Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Ia berharap sinergi antara Kemensos dan SP2MI dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia. "Kami punya pendamping PKH di seluruh Indonesia, ada 30 ribu lebih yang mungkin sebagian sudah bersentuhan dengan Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin ke depan ini Pak Amirudin, teman-teman bisa bekerjasama dengan teman-teman pendamping pihak PKH kami di berbagai tempat," kata Gus Ipul.
SP2MI Siap Bermitra dengan Kemensos
Ketua Umum SP2MI Amirudin menegaskan bahwa SP2MI memiliki kesamaan misi dengan Kemensos karena selama ini juga aktif mendampingi kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal. "SP2MI sudah menjadi mitra pemerintah dan harapan kita, kita fokus di bidang keterampilan dan pemberdayaan masyarakat di PKBM. Nah sekiranya Kementerian Sosial berkenan mengundang kita untuk menjadi mitra kemitraan untuk keterampilan dan pemberdayaan anak-anak kita," ujar Amirudin.
Anggota SP2MI berasal dari berbagai daerah dan banyak bergerak di pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Dengan pengalaman langsung menjangkau anak-anak di luar sistem pendidikan formal, SP2MI diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat maupun penanganan anak tidak sekolah melalui berbagai program pendidikan masyarakat. Gus Ipul juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Kemensos dan SP2MI. "Saya cukup berharap kita bisa kerja sama nanti Pak Amirudin bisa kerja sama dengan tim Kemensos yang urusi sekolah rakyat. Nanti kita cari cara apa saja yang bisa membantu. Setelah itu saya nanti akan sampaikan ke Abdul Mu’ti Mendikdasmen kira-kira program apa saja yang juga kita bisa sinergikan," kata Gus Ipul.
Kehadiran Gus Ipul di lokasi acara disambut oleh Ketua Umum SP2MI Amirudin beserta jajaran pengurus dan Plt. Direktur Operasi TMII Dede Noviardi. Kegiatan tersebut diikuti anggota SP2MI dari berbagai daerah di Indonesia, pengelola PKBM, TBM, dan PAUD swadaya dari 12 provinsi, akademisi, serta mitra pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan masyarakat.
