Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menegaskan penolakannya terhadap pembahasan panitia khusus (pansus) hak angket yang bergulir di DPRD Kabupaten Gowa. Ia menilai pembahasan tersebut telah melenceng ke ranah privasi pribadinya yang tidak berkaitan dengan kebijakan publik.
Bantahan Terhadap Kesaksian Saksi
Dalam keterangannya di Gowa pada Rabu (24/6/2026), Sitti Husniah membantah kesaksian sejumlah saksi di sidang pansus. Ia menyoroti legalitas keterlibatan jurnalis sebagai saksi, mengingat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melarang jurnalis menjadi saksi dalam sidang pansus atau hak angket karena bertentangan dengan kode etik jurnalistik.
"Saya sangat menghargai tugas dan kewajiban anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan, namun menolak keras jika pembahasan pansus telah melenceng ke ranah pribadi yang tidak berkaitan dengan kebijakan publik," ujarnya.
Frekuensi Pertemuan dengan Saksi
Bupati juga membantah klaim mengenai frekuensi pertemuannya dengan saksi berinisial E. Menurutnya, pertemuan mereka hanya terjadi satu kali saat acara buka puasa bersama media di rumah jabatan. "Klaim bahwa saksi sering bertemu dan membahas hal-hal tertentu itu tidak sesuai fakta," jelasnya.
Kesiapan Menghadapi Proses Hukum
Sitti Husniah menegaskan kesiapannya menghadapi proses hukum terkait polemik tersebut. Ia akan memberikan klarifikasi dan menghadirkan fakta-fakta konkret untuk membuktikan tuduhan yang tidak benar. Sebagai orang tua tunggal yang bertanggung jawab penuh atas anaknya, ia akan membuktikan secara hukum segala narasi yang menyudutkan karakternya.
Bupati didampingi tim kuasa hukum untuk menindaklanjuti langkah-langkah hukum yang diperlukan, baik selama proses pansus berlangsung maupun setelahnya, tergantung perkembangan situasi.
Roda Pemerintahan Tetap Berjalan
Meskipun mengakui adanya gangguan akibat isu-isu yang sengaja dilemparkan ke publik, Sitti Husniah memastikan bahwa roda pemerintahan Kabupaten Gowa tetap berjalan sebagaimana mestinya.
