Komunitas Orang Rimba dan masyarakat desa di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, mendesak pemerintah dan pegiat lingkungan untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap dampak aktivitas tambang batu bara di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Kekhawatiran ini mengemuka dalam diskusi kelompok yang digelar di Universitas Jambi, Rabu (24/6).
Ruang Hidup Tumpang Tindih dengan Konsesi Tambang
Tumenggung Ngelembo, perwakilan komunitas Orang Rimba yang tinggal di sisi timur Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang mengalokasikan ruang hidup seluas 3.495 hektare untuk komunitasnya. Namun, setelah diperiksa, di dalam kawasan tersebut justru terdapat wilayah konsesi tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit.
"Kami diberikan peta lokasi untuk wilayah hidup kami, tapi ada lokasi tambang di dalam. Bagaimana nanti hidup kami kalau seperti ini," kata Ngelembo, seperti dikutip dari Antara. Ia mempertanyakan maksud dari keputusan tersebut, karena seharusnya ruang hidup menjadi tempat yang nyaman dan bersih dari aktivitas tambang dan perkebunan.
Kondisi ini dinilai memicu potensi konflik. Ngelembo meminta pihak yang bertanggung jawab untuk mengkaji ulang keputusan tersebut. "Harusnya ruang hidup kami merupakan tempat yang bersih dari lokasi aktivitas tambang dan perkebunan," tegasnya.
Warga Juga Keluhkan Dampak Lingkungan
Susanto, warga Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, turut menyampaikan persoalan serupa. Menurutnya, keberadaan perusahaan tambang tidak selalu menguntungkan masyarakat di Desa Jelutih dan kawasan Sungai Rotan. Sebaliknya, tambang justru menimbulkan dampak buruk terhadap pencemaran lingkungan. Parahnya, pemerintah kembali mengeluarkan izin untuk 15 titik tambang baru yang akan segera beroperasi.
"Kami minta pemerintah daerah menjembatani persoalan ini, jangan sampai kami yang tinggal di sekitar lokasi malah terdampak penyakit akibat debu yang dihasilkannya," kata Susanto.
Pemkab Batang Hari: Tambang Bermanfaat bagi Daerah
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Batang Hari, Hannurofik, menyatakan bahwa keberadaan tambang batu bara harus dilihat dari dua sisi secara objektif. Di satu sisi, tambang membantu meningkatkan pendapatan daerah. Namun, hal itu harus selaras dengan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Ia berharap diskusi ini dapat menjadi ajang menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. "Ini forum sangat baik, sebagai ajang menyampaikan pendapat. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, pihak yang berkepentingan bisa mencarikan solusi," ujarnya.
Rekomendasi untuk Advokasi dan Mediasi
Manajer Program KKI Warsi, Robert Aritonang, menambahkan bahwa diskusi tentang dampak pertambangan batu bara terhadap Orang Rimba dan masyarakat sekitar akan menjadi bahan rekomendasi perbaikan program ke depan. Melalui penelitian sebelumnya dan hasil diskusi ini, pihaknya optimis dapat memperkuat peran dalam menjembatani kepentingan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. "Rekomendasi ini akan menjadi dasar melakukan advokasi, melakukan mediasi dan juga fasilitasi dalam pendampingan masyarakat," harap Robert.
