Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2024. Capaian ini merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut sejak tahun 2014. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Realisasi Anggaran 2025 Tembus 99,38 Persen
Tito memaparkan bahwa alokasi anggaran BNPP RI pada awal Tahun Anggaran 2025 berdasarkan surat Menteri Keuangan tertanggal 23 September 2024 ditetapkan sebesar Rp267,13 miliar. Namun, seiring penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah, pagu anggaran mengalami penyesuaian menjadi Rp138,4 miliar setelah efisiensi. Selanjutnya, terdapat relaksasi dari Kementerian Keuangan sebesar Rp76,4 miliar, sehingga total pagu BNPP Tahun 2025 menjadi Rp214,8 miliar.
Dari total pagu tersebut, BNPP RI mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp213,5 miliar atau mencapai 99,38 persen. Menurut Tito, capaian ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program di lingkungan BNPP RI.
Kinerja Kelembagaan Raih Nilai Sangat Baik
Berbagai indikator kinerja kelembagaan BNPP RI Tahun 2025 memperoleh penilaian positif dari sejumlah kementerian dan lembaga. Berdasarkan evaluasi Aplikasi Monev Kementerian Keuangan, nilai kinerja anggaran BNPP RI mencapai 94,86 dengan kategori sangat baik. Sementara itu, hasil evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mencapai nilai 81,84 atau kategori A-, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 73,88.
Pada aspek perencanaan pembangunan, BNPP RI memperoleh nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 98,36 dengan predikat sangat baik berdasarkan penilaian Kementerian PPN/Bappenas. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2025 yang dinilai oleh Kementerian Keuangan mencapai nilai 94,67 dengan kategori baik.
Penghargaan Sepanjang 2025
Tito menjelaskan bahwa keberhasilan BNPP RI juga tercermin melalui berbagai penghargaan yang diterima sepanjang tahun 2025. Di antaranya penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diraih PLBN Entikong dan PLBN Motamasin. Selain itu, Indeks Reformasi Hukum BNPP RI memperoleh nilai 99,5 atau predikat AA (istimewa) dari Kementerian Hukum, serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BNPP RI berhasil meraih peringkat pertama terbaik pada kategori lembaga nonstruktural.
Apresiasi untuk Komisi II DPR RI
Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan dan pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan tugas BNPP RI. "Sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan segenap anggota Komisi II DPR RI. Semua capaian ini tidak lepas dari pengawasan dan rapat kerja yang rutin dilaksanakan, termasuk kunjungan langsung ke lapangan dan ke pos-pos lintas batas," tuturnya.
Capaian tersebut menjadi bukti komitmen BNPP RI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Melalui pengelolaan anggaran yang efektif serta peningkatan kualitas pelayanan di kawasan perbatasan, BNPP RI terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan negara yang semakin maju, aman, dan berdaya saing.
Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Edfrie R. Maith, serta jajaran Kepala Biro dan Asisten Deputi di lingkungan BNPP RI.
