Jakarta terancam krisis sampah karena pengelolaan dari hulu ke hilir yang masih lemah. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menekankan perlunya langkah cepat melalui edukasi masif dan pembenahan sistem terpadu agar persoalan tidak semakin memburuk.
Edukasi dan Kolaborasi Jadi Kunci
Hardiyanto Kenneth yang akrab disapa Bang Kent menilai masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat dan perangkat wilayah. "Masih banyak titik penumpukan, pengangkutan tidak tepat waktu, serta rendahnya kesadaran memilah sampah dari sumbernya," ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Anggota Komisi C DPRD DKI itu mendesak Dinas Lingkungan Hidup DKI lebih proaktif merancang program edukasi yang aplikatif dan berkelanjutan. "Masyarakat harus paham cara memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi sampah rumah tangga, dan memanfaatkan sampah bernilai ekonomis," tegasnya.
Perangkat wilayah seperti wali kota, camat, lurah, hingga RT dan RW juga harus dilibatkan agar pengelolaan berjalan efektif di tingkat akar rumput. "Penanganan sampah harus kolaboratif, tidak bisa sendiri," ujar Ketua IKAL PPRA Angkatan LXII itu.
Potensi Darurat Sampah
Kenneth memperingatkan Jakarta berpotensi darurat sampah jika tidak ada perbaikan signifikan, terutama dalam pengangkutan dan pengelolaan di TPS. "TPS harus dikelola disiplin waktu. Jangan sampai sampah menumpuk berhari-hari. Ini soal kesehatan masyarakat," bebernya.
Ia mendorong skema insentif bagi masyarakat dan petugas yang berkontribusi. "Masyarakat yang disiplin memilah sampah perlu penghargaan atau manfaat ekonomi," ujarnya.
Regulasi dan Ekosistem
Kenneth meminta Pemprov DKI menyusun regulasi tegas dan sistematis serta membangun ekosistem pengelolaan sampah menyeluruh. "Tidak bisa parsial. Sistem harus dari sumber, pengangkutan, hingga pengolahan akhir," tegasnya.
Edukasi harus masif melalui berbagai kanal seperti Bus Transjakarta, televisi, dan media sosial. "Harus ada narasi besar yang konsisten. Ini perubahan perilaku, tidak instan," tuturnya.
Belajar dari Negara Lain
Kenneth mencontohkan Singapura yang menerapkan aturan ketat dengan teknologi insinerasi modern mengubah limbah menjadi energi. Jepang mewajibkan pemilahan sampah rinci dengan kepatuhan tinggi berkat edukasi sejak dini. Korea Selatan mengandalkan teknologi dan insentif ekonomi, termasuk sistem pembayaran berdasarkan volume sampah.
Taiwan berhasil keluar dari krisis sampah melalui kebijakan tegas dan partisipasi publik. Malaysia terus berbenah melalui pengurangan plastik dan peningkatan standar TPA.
Dukungan untuk PLTSa
Kenneth menyambut positif MoU antara Pemprov DKI dan Danantara untuk pembangunan dua PLTSa. "Kami mendukung solusi inovatif asalkan dirancang matang dan transparan," ujarnya.
Ia mengingatkan agar proyek memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan. "Teknologi harus ramah lingkungan, jangan timbulkan polusi baru. Saya akan awasi agar proyek benar-benar bermanfaat," katanya.
Keberadaan PLTSa tidak boleh mengabaikan pengurangan sampah dari sumber. "Edukasi dan pemilahan tetap prioritas utama," tegasnya. Kenneth berharap kerja sama ini menjadi bagian dari sistem pengelolaan terintegrasi di Jakarta dan dikawal bersama.
"Kalau serius dibenahi dari sekarang, persoalan bisa dikendalikan. Jika dibiarkan, dampaknya akan meluas ke lingkungan, kesehatan, dan kualitas hidup warga," tutupnya.
