Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan empat kantor lurah di wilayah Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Pramono menegaskan bahwa seluruh layanan kepada masyarakat harus diberikan secara gratis tanpa adanya pungutan biaya.
Peresmian di Kelurahan Senen
Peresmian dilakukan di Kelurahan Senen, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Mei 2026. Empat kantor lurah yang diresmikan adalah Kantor Lurah Senen, Tanah Tinggi, Semper Barat, dan Sunter Jaya. Pramono menyebut kantor kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat.
"Yang paling dekat, paling banyak dikomplain itu kelurahan. Maka ini adalah ujung tombak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," kata Pramono dalam sambutannya.
Pelayanan Gratis Tanpa Pungutan
Pramono mengaku sempat meninjau langsung pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor lurah. Ia memastikan berbagai layanan perizinan hingga administrasi kependudukan tidak dipungut biaya.
"Saya tanya, apakah mengurus izin perlu bayar atau tidak? Dijawab gratis. Ngurus STNK, surat pindah dan sebagainya, apakah ada pungutan? Tidak. Semuanya gratis," ujarnya.
Ia pun mengingatkan jajarannya agar tidak bermain-main dengan pungutan liar. Pramono menegaskan jangan sampai pelayanan terlihat gratis di depan, namun justru ada biaya tersembunyi di belakang.
"Jangan sampai hanya karena di depan gubernurnya gratis, tetapi di belakang dipungut. Nggak boleh. Kalau gratis ya harus betul-betul gratis," tegasnya.
Kelurahan sebagai Ruang Interaksi Sosial
Selain itu, Pramono meminta agar kantor kelurahan tidak hanya menjadi tempat urusan administratif, tetapi juga ruang interaksi sosial bagi warga. Ia mendorong perubahan pola pikir aparatur agar lebih mengedepankan pelayanan publik yang humanis.
"Kelurahan harus membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, menyelesaikan persoalan di lapangan," ujarnya.
Pramono juga menargetkan perbaikan kantor-kantor kelurahan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2030. Dari total 267 kelurahan di Jakarta, ia ingin seluruhnya memiliki fasilitas yang layak dan representatif.
"Program ini akan terus dilanjutkan. Mudah-mudahan sampai 2030 semakin banyak kantor kelurahan yang kita perbaiki," ucapnya.
Ia berharap dengan fasilitas yang lebih baik dan pelayanan yang optimal, kehadiran pemerintah di tingkat paling bawah dapat benar-benar dirasakan masyarakat.
"Kalau masyarakat merasa nyaman seperti di rumah sendiri, pelayanan akan berjalan dengan baik," pungkasnya.
