Wali Kota New York, Zohran Mamdani, secara resmi mengakui bahwa pemerintah kota tidak memiliki wewenang untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meskipun ada surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah video singkat yang diunggah ke media sosial pada Selasa, 21 Juli 2026 waktu setempat.
Kewenangan Terbatas Pemerintah Kota
Mamdani menjelaskan bahwa pemerintah kota telah meninjau semua opsi hukum yang tersedia untuk menentukan apakah New York dapat melaksanakan surat perintah ICC jika Netanyahu berkunjung. "Jelas bahwa kami tidak memiliki wewenang hukum secara independen untuk menegakkan surat perintah ini," ujarnya. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah federal Amerika Serikat memiliki wewenang tersebut dan mendesak mereka untuk bergabung dengan ICC serta mengeksekusi surat perintah penangkapan.
Dalam pernyataannya, Mamdani menyebut Netanyahu sebagai "penjahat perang" dan "dalang di balik genosida mengerikan terhadap rakyat Palestina". Ia juga menegaskan bahwa Netanyahu tidak diterima di Kota New York. "Benjamin Netanyahu tidak diterima di Kota New York, begitu pula penjahat perang lainnya yang masih berkeliaran," tegasnya.
Latar Belakang Surat Perintah ICC
Netanyahu menjadi subjek surat perintah penangkapan ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang Gaza. Pada tahun 2014, ICC menyatakan memiliki dasar kuat untuk meyakini Netanyahu bertanggung jawab atas tuduhan tersebut. Polemik ini mencuat setelah Netanyahu menunda kunjungannya ke AS dari Juli menjadi September 2026, di mana ia diperkirakan akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Respons Presiden Trump
Presiden AS Donald Trump, sekutu dekat Netanyahu, menegaskan bahwa Netanyahu "tidak akan ditangkap, dengan cara atau bentuk apa pun, selama berada di Amerika Serikat". Namun, Mamdani tidak gentar. "Siapa pun yang menggunakan mata, hati, dan nurani mereka, seharusnya mengakui kehancuran yang telah dia timbulkan dan memahami bahwa dia pantas diadili di pengadilan," katanya. Ia menambahkan, "Saya sependapat dengan ICC bahwa Benjamin Netanyahu harus ditangkap dan diadili atas kejahatannya, sebagaimana pandangan saya terhadap siapa pun yang didakwa oleh ICC."
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
Pernyataan Mamdani menunjukkan ketegangan antara pemerintah kota dan federal dalam menangani surat perintah ICC. Dengan kunjungan Netanyahu yang dijadwalkan ulang, tekanan terhadap pemerintah AS untuk mengambil sikap semakin meningkat. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah federal mengenai pelaksanaan surat perintah tersebut.
