Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Keamanan Papua, Yorrys Raweyai, menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kondisi pengungsi akibat konflik keamanan di Puncak, Papua Tengah. Dalam kunjungannya ke tiga titik lokasi pengungsian, ia menerima keluhan dan kegelisahan dari ratusan pengungsi yang kehilangan pekerjaan serta mata pencaharian karena daerah yang mereka huni sedang dilanda konflik keamanan.
Pengungsi Kehilangan Mata Pencaharian dan Akses Pendidikan
Para pengungsi berasal dari Distrik Yugumuak, Oneri, Agandugume, dan Lambewi yang saat ini sedang dilanda konflik. Yorrys menyampaikan, "Mereka kehilangan mata pencaharian, kesempatan untuk bertani dan berkebun, serta anak-anak mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak akibat daerah tempat tinggal mereka yang sedang dilanda konflik." Hal ini diungkapkan dalam keterangan tertulis pada Senin (3/8/2026).
Yorrys juga mengungkapkan bahwa para pengungsi ingin kembali ke daerah asal mereka. Namun, harapan itu terasa sulit selama situasi masih dilanda konflik. Lebih lanjut, jumlah pasukan non-organik yang terus bertambah membuat masyarakat mengalami trauma keamanan dan kenyamanan yang berkepanjangan.
Kunjungan Reses dan Inventarisasi Masalah Pansus
Kunjungan ini tidak hanya dalam rangka menunaikan tugas reses DPD, tetapi juga untuk menginventarisir masalah yang sedang dijalankan oleh Pansus Papua. Yorrys menegaskan bahwa Pansus DPD akan menghimpun realita dan fakta yang diperoleh di lapangan sebagai bahan untuk merumuskan kinerja Pansus setelah masa reses berakhir. Dalam kunjungan tersebut, Yorrys juga menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan di lokasi pengungsian.
Pengungsi Belum Pernah Menerima Bantuan
Para pengungsi mengungkapkan bahwa selama berada di lokasi pengungsian, mereka belum pernah menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yorrys menyatakan, "Selama dalam pengungsian, mereka tidak pernah memperoleh kunjungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Mereka, bahkan, juga tidak pernah mendapatkan bantuan makanan maupun pakaian."
Yorrys memastikan Pansus DPD akan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi para pengungsi yang terdampak konflik. "Kami tidak hanya melihat persoalan dari aspek keamanan, tetapi juga menempatkan perlindungan masyarakat sipil, pemenuhan hak-hak dasar, serta pemulihan kehidupan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian konflik Papua," ujarnya.
Negara Harus Hadir Memberikan Perlindungan
Masyarakat membutuhkan kepastian untuk hidup dengan aman, memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan membangun kembali kehidupan mereka. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan solusi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Pansus Papua DPD berupaya mendorong lahirnya rekomendasi yang mampu menjawab akar persoalan konflik melalui penguatan perlindungan masyarakat sipil, pemulihan layanan dasar, penanganan pengungsi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pembangunan dialog yang konstruktif antara seluruh pemangku kepentingan.
