Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada Rabu (22/7/2026) memperingatkan para pemimpin Asia bahwa tuntutan Iran untuk menguasai dan memungut biaya atas pelayaran di Selat Hormuz akan mengancam perekonomian dunia serta prinsip kebebasan bernavigasi. Pernyataan itu disampaikan Rubio saat pembukaan pertemuan tahunan menteri luar negeri ASEAN dan negara mitra di Manila, Filipina.
Rubio: Preseden Berbahaya Bagi Kawasan
Dalam pidatonya, Rubio menegaskan bahwa jika Iran dibiarkan mengendalikan jalur pelayaran internasional, maka preseden berbahaya dapat terulang di wilayah lain, termasuk Asia Tenggara. "Jika kita menciptakan preseden di Timur Tengah, di mana sebuah negara dapat memutuskan untuk mengendalikan jalur pelayaran internasional, memungut biaya, dan jika tidak dibayar mereka akan menyerang kapal-kapal yang melintas, maka kita telah menciptakan preseden yang sangat berbahaya. Hal itu bisa terulang di berbagai belahan dunia lainnya, termasuk di kawasan ini," ujarnya.
Para diplomat tertinggi dari AS, China, Rusia, dan sejumlah negara lain hadir di Manila pekan ini untuk menghadiri pertemuan para menteri luar negeri ASEAN. Menteri Luar Negeri Inggris yang baru dilantik, Ed Miliband, juga dijadwalkan tiba pada Rabu. Pertemuan akan berlangsung hingga Jumat (24/7).
Mengimbangi Kekuatan China di Laut China Selatan
Di Manila, Rubio mengadakan pertemuan dengan menteri luar negeri negara anggota Kemitraan Quad (AS, Australia, India, Jepang). Mereka membahas prioritas bersama, termasuk kerja sama teknologi, bantuan kemanusiaan, tanggap darurat, serta keamanan maritim dan lintas negara. Keempat negara mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan komitmen terhadap inisiatif keamanan maritim guna mengimbangi pengaruh China yang meningkat di kawasan.
"Kami bersatu dalam keyakinan bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan maritim Indo-Pasifik merupakan fondasi bagi keamanan dan kemakmuran kawasan," demikian bunyi pernyataan bersama para pemimpin Quad.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berulang kali mengkritik tindakan China yang dinilai semakin agresif di Laut China Selatan, merugikan negara-negara pengklaim yang lebih kecil seperti Filipina, sekutu perjanjian tertua AS di Asia. Sengketa wilayah di Laut China Selatan yang melibatkan Taiwan serta negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Brunei menjadi agenda utama perundingan tiga hari di Manila.
Rubio dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Rabu (22/7) untuk membahas kemungkinan pertemuan puncak antara pemimpin kedua negara. "Jika perairan tersebut jatuh ke bawah kendali kekuatan yang bersedia menggunakan perdagangan sebagai senjata geopolitik, baik Amerika Serikat maupun negara-negara ASEAN akan menghadapi ancaman baru yang serius terhadap kedaulatan, keamanan, dan masa depan ekonomi mereka," tulis Rubio.
Beijing mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan melalui garis pada peta yang memotong zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyatakan bahwa insiden pada Senin (20/7) yang melibatkan penjaga pantai China dan personel angkatan laut Filipina memicu kekhawatiran akan perilaku yang "berisiko dan dapat mengganggu stabilitas".
Wang Yi bertemu dengan rekan-rekan ASEAN pada Rabu (22/7) dan menekankan bahwa rasa saling percaya, keterbukaan, serta inklusivitas merupakan kunci kemakmuran. "Mari kita menjadi jangkar bagi perdamaian dan pembangunan, baik di tingkat kawasan maupun global," ujarnya.
Negosiasi Perdagangan dengan India
Rubio juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, keduanya membahas isu kawasan, perang Iran, serta perkembangan perundingan perjanjian perdagangan yang hampir rampung. Kesepakatan itu bertujuan mengurangi tarif yang diberlakukan Trump terhadap barang-barang India. "Menteri Rubio dan Menteri Jaishankar sepakat mengenai pentingnya segera menyelesaikan perjanjian perdagangan sementara, yang saat ini hampir selesai," kata Pigott.
Situasi Myanmar
Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, akan melakukan kunjungan resmi ke Thailand pada 6-7 Agustus, menurut Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow. Rencana ini merupakan upaya terbaru junta untuk mendapatkan legitimasi internasional. Kunjungan dilakukan setelah para menteri ASEAN bertemu dengan Myanmar dan kelompok oposisi di Thailand pekan lalu. "Tentu saja, saya memiliki harapan, namun saya harus bersikap realistis. Mari kita terus melangkah maju," ujar Sihasak kepada AFP.
Myanmar mengalami gejolak politik sejak kudeta militer lima tahun lalu yang dipimpin Min Aung Hlaing. Ia ditunjuk sebagai presiden pada April setelah pemilu yang direkayasa militer, yang oleh kelompok HAM dan negara Barat dianggap sebagai sandiwara.
