Iran Tawarkan Pengenceran Uranium 60% sebagai Imbalan Pencabutan Sanksi AS
Otoritas Iran secara resmi menyatakan kesiapan untuk "mengencerkan" kadar uranium yang telah diperkaya hingga 60%, dengan syarat Amerika Serikat mencabut semua sanksi yang dikenakan terhadap Teheran. Pernyataan ini disampaikan oleh kepala badan energi atom Iran, Mohammad Eslami, melalui kantor berita resmi IRNA News Agency pada Senin (9/2/2026) waktu setempat, seperti dilaporkan AFP pada Selasa (10/2/2026).
Konteks Perundingan Nuklir yang Diperbarui
Pengumuman ini muncul setelah perundingan nuklir antara Iran dan AS dilanjutkan kembali pada 6 Februari 2026, usai terhenti akibat perang Iran dan Israel tahun sebelumnya. Dalam pernyataannya, Eslami menegaskan bahwa pengenceran uranium yang diperkaya bergantung pada apakah semua sanksi akan dicabut sebagai imbalannya. Tidak dijelaskan secara rinci apakah pencabutan itu mencakup semua sanksi internasional terhadap Iran atau hanya sanksi yang dikenakan oleh AS saja.
Mengencerkan uranium yang diperkaya berarti mencampurnya dengan bahan campuran untuk mengurangi level pengayaan, sehingga produk akhirnya tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan. Sebelum AS dan Israel mengebom fasilitas nuklir Teheran pada Juni 2025, Iran telah memperkaya uranium hingga 60%, jauh melebihi batas 3,67% yang diizinkan berdasarkan perjanjian nuklir tahun 2015 yang kini tidak berlaku lagi.
Kekhawatiran Internasional dan Pasokan Uranium
Negara-negara Barat, yang dipimpin AS, mencurigai Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir, sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh Teheran. Menurut badan pengawas nuklir PBB, IAEA, Iran merupakan satu-satunya negara tanpa senjata nuklir yang memperkaya uranium hingga level 60%. Lokasi pasokan uranium yang sangat diperkaya seberat 400 kilogram milik Iran tidak diketahui secara jelas sejak perang melawan Israel tahun lalu, dengan inspektur nuklir PBB terakhir kali mencatatnya pada 10 Juni 2025.
Pasokan tersebut dapat memungkinkan Iran untuk memproduksi lebih dari sembilan bom nuklir jika pengayaan uranium mencapai 90%. Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyerukan larangan total pengayaan uranium untuk Iran, sebuah kondisi yang tidak dapat diterima oleh Teheran dan dianggap sangat tidak menguntungkan dibandingkan perjanjian nuklir 2015.
Hak Nuklir Sipil dan Respons Diplomatik
Iran mempertahankan haknya untuk memiliki program nuklir sipil berdasarkan ketentuan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, yang telah ditandatangani oleh Teheran dan 190 negara lainnya. Dalam perundingan nuklir terbaru di Oman pada 6 Februari, menurut seorang diplomat regional yang berbicara kepada Reuters, Iran menolak seruan AS untuk menghentikan pengayaan uranium, tetapi bersedia membahas "level dan kemurnian" pengayaan atau konsorsium regional.
Dengan tawaran ini, Iran menunjukkan fleksibilitas dalam diplomasi nuklir sambil menekankan pentingnya pencabutan sanksi sebagai langkah pertama menuju normalisasi hubungan. Situasi ini terus dipantau oleh komunitas internasional, dengan potensi implikasi besar bagi stabilitas kawasan dan non-proliferasi nuklir global.
