Menlu Sugiono Tanggapi Desakan Mundur dari Board of Peace, Pembicaraan Ditunda
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyatakan bahwa pembicaraan terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk sementara waktu ditunda. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap desakan berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), agar pemerintah keluar dari organisasi tersebut imbas gejolak di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Pembicaraan BoP Ditunda, Perhatian Beralih ke Iran
Dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 3 Maret 2026, Sugiono menjelaskan, "Ya ini semua pembicaraan BoP on hold, semua apa namanya perhatian shifted ke situasi di Iran." Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomunikasi dan berdiskusi dengan negara-negara sahabat di kawasan Teluk, khususnya Timur Tengah, karena negara-negara anggota BoP di kawasan tersebut juga terdampak serangan dari eskalasi perang Iran.
"Kalau misalnya BoP, kita juga tetap sama teman-teman, kita konsultasi, konsultasi dengan rekan-rekan kita di teluk karena mereka mengalami juga diserang. Karena mereka juga anggota BoP juga," tutur Sugiono. Pernyataan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap terlibat dalam dialog dengan mitra regional meskipun pembicaraan formal tentang BoP dihentikan sementara.
MUI Ragukan Legitimasi Board of Peace
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026 waktu setempat. MUI menilai serangan ini membuat Board of Peace (BoP) semakin kehilangan legitimasi moral, politik, dan hukum. "BoP semakin kehilangan legitimasi moral, politik dan bahkan hukum karena telah nyata tak berguna untuk menciptakan perdamaian sejati dan apalagi keadilan," kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim seperti dikutip dari situs resmi MUI, Minggu, 1 Maret 2026.
Prof Sudarnoto menambahkan bahwa serangan tersebut menjadi bukti konkret bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejatinya adalah perusak perdamaian. "Presiden Amerika Serikat Donald Trump benar-benar menjadi seorang aktor yang telah membajak kata-kata 'perdamaian' justru untuk ambisi hegemonik dan imperialistiknya," tegas dia. Ia juga menyatakan bahwa dengan adanya serangan terhadap Iran, Trump dengan BoP-nya tidak dapat dipercaya sebagai badan yang memperjuangkan kedamaian dan kemerdekaan Palestina.
PDIP Desak Pemerintah Keluar dari BoP
Sementara itu, politikus PDIP yang juga anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa Indonesia sebaiknya segera keluar dari kerja sama atau keterlibatan dalam Board of Peace (BoP). Menurutnya, keputusan untuk tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.
"Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita," ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa, 3 Maret 2026.
TB Hasanuddin memaparkan lima alasan utama mengapa Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP:
- Partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
- Pemerintah dinilai tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran.
- Posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia.
- Mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan.
- Keterlibatan dalam BoP dapat melemahkan posisi Indonesia dalam memperjuangkan hukum internasional dan penyelesaian damai berbasis keadilan.
Imbas Serangan AS-Israel ke Iran
Prof Sudarnoto dari MUI percaya bahwa serangan AS-Israel ke Iran merupakan upaya sistematis untuk melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, bahkan menghalangi dukungan Iran terhadap perjuangan Palestina. "Jadi, ini cara untuk melakukan tekanan politik agar dominasi regional Israel atas Palestina benar-benar bisa terjamin," dia menutup. Ia juga memperingatkan bahwa agresi ini dapat mendorong perang regional di Timur Tengah, dengan tujuan akhir untuk melumpuhkan kawasan dan menempatkannya di bawah kendali Amerika Serikat dan Israel.
Menyikapi hal itu, Prof Sudarnoto mendorong pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum internasional dan memperjuangkan penyelesaian damai berbasis keadilan. "Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran adalah ancaman nyata bagi upaya memperkuat perdamaian sejati dan ketertiban dunia," katanya menegaskan.
Dengan ditundanya pembicaraan BoP, Indonesia kini fokus pada situasi di Iran dan tetap berkomunikasi dengan negara-negara sahabat di kawasan. Keputusan akhir mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari dinamika geopolitik Timur Tengah.
