Presiden Ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menerima kunjungan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Irak untuk Indonesia, Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Megawati di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 April 2026.
Dalam pertemuan itu, Megawati didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dan Rokhmin Dahuri, serta politisi PDIP M Guntur Romli. Kedua pihak membahas situasi terkini di Timur Tengah serta upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Irak.
Kunjungan Bersejarah Presiden Soekarno ke Irak
Mengawali perbincangan, KUAI Kedubes Irak menceritakan kunjungan bersejarah Presiden Soekarno ke Baghdad, Irak, pada tahun 1961. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Perdana Menteri Irak saat itu, Mayor Jenderal Abdel Karim Qassim. "Kami masih menyimpan film dokumenter kunjungan bersejarah tersebut," ujar Al-Khalidy.
Kunjungan Soekarno saat itu bertujuan memperkuat hubungan diplomatik, menegaskan posisi Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina, serta mengukuhkan solidaritas pemimpin dunia ketiga yang mandiri. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Irak secara resmi didirikan pada tahun 1950. Irak merupakan salah satu negara yang cepat mengakui kemerdekaan Indonesia, dengan pengakuan de jure pada tahun 1947. KBRI Baghdad kemudian dibuka pada 27 Maret 1950 untuk memperkuat kerja sama bilateral.
Megawati dan Penolakan Serangan AS ke Irak 2003
"Hubungan Indonesia dan Irak sudah masuk tahun ke-76, kami terus berharap tetap kuat dan hangat. Kami juga tahu sikap Ibu Megawati saat menjadi presiden yang menolak serangan terhadap Irak tahun 2003," kata Al-Khalidy. Megawati pun menceritakan kembali sikapnya yang menolak serangan AS terhadap Irak pada 2003.
"Saya ini berteman dengan George W Bush, Presiden AS saat itu, tapi sikap politik kami berbeda. Saya menolak serangan AS terhadap Irak tahun 2003 saat saya masih Presiden Indonesia," tegas Megawati. Ia juga menegaskan bahwa saat terjadi serangan 11 September 2001 ke World Trade Center di New York, ia mengutuk terorisme namun menolak mengaitkan terorisme dengan Islam. "Saya presiden pertama yang datang ke AS setelah peristiwa 11 September bertemu Presiden Bush. Saya menyampaikan simpati dan mengutuk terorisme, tapi saya juga menyampaikan penolakan saya mengaitkan terorisme dengan ajaran Islam," jelasnya.
Sikap Terkini Terkait Konflik Timur Tengah
Terkait konflik yang terjadi saat ini di Timur Tengah, Al-Khalidy menyampaikan sikap resmi pemerintah Irak yang mengutuk serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. "Pemerintah kami secara resmi mengutuk serangan AS dan Israel ke Iran, namun juga mengutuk serangan balasan Iran terhadap negara-negara tetangganya. Kami menolak perang ini, kami menjunjung tinggi mekanisme dialog, negosiasi, dan perdamaian," tegas Al-Khalidy.
Megawati menilai bahwa serangan AS dan Israel terhadap Iran adalah pelanggaran kedaulatan negara merdeka. Selain bertentangan dengan Piagam PBB dan Hukum Internasional, Megawati menilai serangan itu bertentangan dengan Dasa Sila Bandung. Ia menjelaskan bahwa ia menimba ilmu geopolitik dari Bung Karno, dan menceritakan tentang Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasa Sila Bandung sebagai cikal bakal Gerakan Non Blok. Ia juga mengingat pidato Bung Karno 'To Build the World Anew' di Sidang PBB yang mempromosikan Pancasila, antiimperialisme, dan antikolonialisme serta reformasi PBB.
Reformasi PBB dan Warisan Bung Karno
KUAI Kedubes Irak merespon bahwa ia pernah belajar tentang hasil Konferensi Asia-Afrika di Bandung saat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Baghdad Irak. Saat menjadi diplomat di Kantor PBB, ia juga bersinggungan dengan tema reformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan (DK). "Ternyata Bung Karno sudah melontarkan ide reformasi PBB di tahun 1960 melalui pidatonya, jauh sebelum pembahasan masalah reformasi PBB yang ramai dibahas sejak tahun 1993," kata Al-Khalidy.
Pertemuan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia dan Irak untuk terus mempererat hubungan bilateral yang telah berlangsung selama 76 tahun, serta sikap bersama dalam mendukung perdamaian dan menolak agresi militer yang melanggar hukum internasional.
