Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi meluncurkan instrumen monitoring dan evaluasi (Monev) bagi kerja sama pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak luar negeri. Instrumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi daerah agar kerja sama internasional berjalan lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Langkah Strategis Menuju Indonesia Emas 2045
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045 tidak dapat dilakukan sendiri. Hal ini membutuhkan peran berbagai pihak, termasuk melalui kerja sama luar negeri yang dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
Tomsi menjelaskan bahwa selama ini kerja sama antara Pemda dengan pihak luar negeri sudah cukup banyak dilakukan. Namun, keberhasilannya sulit diukur karena belum adanya instrumen evaluasi yang baku. Peluncuran instrumen Monev ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan standar yang jelas dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri di daerah.
Manfaatkan Instrumen dengan Baik
"Manfaatkan instrumen ini dengan baik, kemudian pahami dengan baik, lalu sosialisasikan dengan baik. Tujuannya agar masing-masing daerah bisa melaksanakannya," ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026). Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan keynote speech pada acara Forum Peresmian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah dengan Pemda Luar Negeri dan Lembaga Luar Negeri, di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta.
Tomsi juga menyoroti masih adanya kerja sama Pemda dengan pihak luar negeri yang mengalami hambatan. Kendala tersebut meliputi aspek administrasi, sumber daya manusia, regulasi, hingga pembiayaan. Ia berharap kehadiran instrumen ini dapat menjadi pedoman bagi daerah untuk memahami faktor-faktor keberhasilan kerja sama, sekaligus menjadi sarana pembelajaran antardaerah dalam mengembangkan potensi masing-masing.
Hindari Kegiatan Seremonial Tanpa Dampak
Pada kesempatan yang sama, Tomsi mengungkapkan bahwa masih ada hasil pelaksanaan kerja sama luar negeri yang kerap berhenti pada kegiatan seremonial. Bahkan, ia menilai sejumlah bantuan luar negeri hanya menghasilkan dokumen administratif tanpa dampak nyata di masyarakat di daerah. "Sekarang ini yang dibutuhkan adalah karya nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Setiap melaksanakan suatu perjanjian, output-nya ke mana? Hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat itu apa? Itu yang harus kita pikirkan," tegasnya.
Tomsi menambahkan, mayoritas kerja sama Pemda dengan pihak luar negeri masih didominasi oleh kerja sama dan pertukaran budaya. Karena itu, ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) lebih aktif berperan dalam menjembatani kepala daerah untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri. "Jadi, disaring dulu. Kemudian, kalau memberi saran, ditanya-tanya dulu, dilihat dari teman-teman yang sudah bekerja sama. Lalu dicoba hubungi dulu pihak luarnya, dikomunikasikan. Kemudian baru diaplikasikan," pungkasnya.
Acara Dihadiri Berbagai Pihak
Sebagai informasi, turut hadir dalam acara ini Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri Ahmad Fajri, Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Petra Karetji, Sekjen United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi, dan para Kepala Bapperida dari berbagai daerah di Indonesia.
