Israel Resmi Masuk Dewan Perdamaian Bentukan Trump
Israel telah secara resmi bergabung dengan "Board of Peace" atau "Dewan Perdamaian" yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu (11/2) waktu setempat, selama kunjungan kerjanya ke Washington, Amerika Serikat.
Pertemuan Netanyahu dengan Trump dan Rubio
Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu bertemu dengan Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Dilansir dari media internasional Al Arabiya dan Reuters pada Kamis (12/2/2026), sebuah foto yang dirilis setelah pertemuan Netanyahu dengan Rubio menunjukkan momen penting di mana mereka memegang dokumen dengan tanda tangan Netanyahu terkait bergabungnya Israel ke dewan tersebut.
Netanyahu dengan tegas menyatakan bahwa ia "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'". Langkah ini menandai komitmen Israel dalam struktur perdamaian baru yang diinisiasi oleh pemerintahan Trump.
Latar Belakang dan Wewenang Dewan
Dewan Perdamaian ini memiliki dasar hukum dari Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diadopsi pada pertengahan November tahun lalu. Resolusi tersebut memberikan wewenang kepada dewan dan negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Ini terjadi setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada bulan Oktober, di bawah rencana Trump yang disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.
Di bawah rencana Trump, dewan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Trump kemudian menegaskan bahwa dewan ini, dengan dirinya sendiri sebagai ketua, akan diperluas cakupannya untuk menangani berbagai konflik global yang lebih luas.
Pertemuan Pertama dan Agenda
Dewan Perdamaian akan mengadakan pertemuan pertamanya pada tanggal 19 Februari mendatang di Washington. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas rekonstruksi Gaza pasca-konflik, yang menjadi fokus utama dalam misi perdamaian dewan tersebut.
Kritik dan Reaksi Internasional
Namun, kehadiran Israel di dewan ini tidak lepas dari kontroversi. Banyak pakar hak asasi manusia menyatakan bahwa pengawasan Trump terhadap dewan untuk mengawasi urusan wilayah asing menyerupai struktur kolonial masa lalu. Keikutsertaan Israel juga diperkirakan akan menimbulkan kritik lebih lanjut, mengingat dewan tersebut tidak menyertakan perwakilan resmi dari Palestina.
Negara-negara di dunia telah bereaksi dengan hati-hati terhadap undangan Trump untuk bergabung dengan dewan yang diluncurkan pada akhir Januari itu. Sejumlah pakar hubungan internasional mengkhawatirkan bahwa dewan ini berpotensi melemahkan peran dan otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani konflik global.
Meskipun beberapa sekutu Washington di kawasan Timur Tengah telah menyatakan bergabung, banyak sekutu Barat lama Amerika Serikat tetap memilih untuk menjaga jarak dan tidak terlibat dalam struktur dewan ini.
Situasi Gencatan Senjata di Gaza
Gencatan senjata di Gaza sendiri telah berulang kali dilanggar sejak dimulai pada Oktober lalu. Menurut penghitungan dari otoritas Palestina dan Israel, setidaknya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas dalam berbagai insiden sejak gencatan senjata diberlakukan. Situasi ini menambah kompleksitas tugas Dewan Perdamaian dalam menciptakan stabilitas di wilayah tersebut.
Dengan bergabungnya Israel, Dewan Perdamaian bentukan Trump kini memasuki babak baru dalam upaya penyelesaian konflik, meskipun tantangan dan kritik dari berbagai pihak tetap menghadang di depan.
