Washington DC – Amerika Serikat (AS) dan Iran dikabarkan telah mencapai kesepakatan penting yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz seperti sebelum konflik. Kesepakatan ini dilaporkan terwujud setelah Iran berkomitmen untuk memusnahkan uranium yang diperkaya tinggi.
Kesepakatan Masih Menunggu Persetujuan Akhir
Menurut laporan media terkemuka AS, New York Times (NYT) yang dikutip oleh Anadolu Agency, Senin (25/5/2026), pejabat AS yang enggan disebut namanya menyatakan bahwa kesepakatan tersebut belum ditandatangani dan masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden AS Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Proses persetujuan diperkirakan memakan waktu beberapa hari. Pejabat tersebut juga menekankan bahwa metode pemusnahan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran masih dalam tahap negosiasi.
Kesepakatan yang diusulkan ini, menurut pejabat AS yang dikutip NYT, tidak membahas pasokan rudal Iran maupun moratorium pengayaan uranium. Masalah-masalah tersebut diharapkan akan ditangani dalam pembicaraan lanjutan.
Pelonggaran Sanksi Sebagai Imbalan
Laporan dari Fox News menyebutkan bahwa Washington dapat mempertimbangkan 'akomodasi yang signifikan' terkait pelonggaran sanksi jika Iran setuju membuat konsesi serupa mengenai pasokan uranium yang diperkaya tinggi. "Rencana kami adalah menangani seluruh pasokan material yang diperkaya milik mereka," ujar seorang pejabat Washington. Ia menambahkan bahwa pemerintah AS melihat Iran melakukan 'akomodasi yang serius' yang belum pernah terlihat dalam negosiasi sebelumnya.
Pejabat AS yang dikutip NYT juga menolak gagasan mekanisme 'tarif tol' untuk Selat Hormuz, dengan menyebut pengaturan semacam itu tidak dapat diterima dan belum diusulkan oleh kedua pihak.
Perbandingan dengan Kesepakatan Nuklir 2015
Media CBS News melaporkan bahwa pemerintah AS memandang kesepakatan yang muncul lebih kuat daripada kesepakatan nuklir tahun 2015 yang dicapai pada era mantan Presiden Barack Obama. Sebagai bagian dari kesepakatan terbaru, AS akan mencabut blokade terhadap kapal-kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran.
Pejabat Washington juga mengatakan bahwa Komando Pusat AS (CENTCOM) dan mitra-mitra Teluk akan berkoordinasi untuk memastikan jalur aman di Selat Hormuz. Wakil Presiden AS JD Vance, Utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, serta penasihat dan menantu Trump, Jared Kushner, terlibat dalam pembicaraan tersebut. Washington berupaya melibatkan semua sekutu regional dalam proses ini. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih atau otoritas Iran mengenai kesepakatan awal tersebut.
Isi Detail Kesepakatan
Laporan Axios menyebutkan bahwa kesepakatan yang berpotensi ditandatangani AS dan Iran akan memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari dan membuka kembali Selat Hormuz. Selat itu telah ditutup oleh Teheran sejak perang berkecamuk pada akhir Februari. Berdasarkan draf nota kesepahaman, Iran akan membersihkan ranjau dari Selat Hormuz dan mengizinkan kapal-kapal untuk lewat tanpa pungutan tol. Sebagai imbalannya, AS akan mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran dan memberlakukan pengecualian sanksi terbatas yang memungkinkan Teheran menjual minyak secara bebas selama 60 hari.
Seorang pejabat AS menggambarkan pengaturan tersebut sebagai 'bantuan berdasarkan kinerja' dan menyebut bahwa bantuan ekonomi akan mengikuti langkah-langkah konkret AS dan tidak akan diberikan di muka. Draf kesepakatan juga mencakup komitmen Iran untuk tidak mengupayakan senjata nuklir, menegosiasikan penangguhan pengayaan uranium, serta memusnahkan pasokan uranium yang diperkaya tinggi. Setiap pelonggaran sanksi yang lebih luas atau pencairan dana Iran akan dibahas selama periode gencatan senjata, tetapi hanya akan diimplementasikan sebagai bagian dari kesepakatan akhir yang telah diverifikasi.
Selama periode 60 hari gencatan senjata diperpanjang, pasukan AS yang ditempatkan di kawasan tersebut akan tetap berada di tempatnya dan hanya akan ditarik jika kesepakatan akhir tercapai. Kesepakatan ini juga terkait dengan upaya mengakhiri perang Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon. Pejabat AS yang dikutip Axios melaporkan bahwa Israel masih akan diizinkan untuk bertindak jika Hizbullah mencoba mempersenjatai diri kembali atau melanjutkan serangan. Beberapa pemimpin Arab dan Muslim, termasuk dari Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, Pakistan, dan Uni Emirat Arab, mendukung upaya diplomatik tersebut. Pakistan secara khusus memainkan peran mediasi sentral.
Pernyataan Presiden Iran
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa pemerintahannya tidak mengambil keputusan tanpa persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei. Hal ini disampaikan Pezeshkian, seperti dilansir Press TV, Senin (25/5/2026), saat Iran dan AS melakukan perundingan tidak langsung dengan mediasi Pakistan untuk mengakhiri perang.
"Tidak ada keputusan di Republik Islam Iran yang akan diambil di luar kerangka Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) dan tanpa koordinasi serta izin dari pemimpin (tertinggi)," ujar Pezeshkian saat berbicara dalam pertemuan dengan kepala dan manajer Lembaga Penyiaran Republik Islam Iran (IRIB). Ia menambahkan, "Ketika sebuah keputusan diambil di bidang diplomasi, semua institusi, platform, dan gerakan harus mendukungnya sehingga suara yang tunggal dan koheren dapat disampaikan kepada dunia dari Republik Islam."
Pezeshkian menyebut salah satu tujuan utama musuh Iran selama perang adalah membungkam suara kebenaran. Ia menyinggung sentimen anti-Iran yang tanpa malu-mahu mengharapkan AS dan rezim Zionis Israel untuk menghancurkan dan memecah-belah Iran. "Jika kita semua bergerak bersama dalam kerangka pedoman Pemimpin (Tertinggi) dan menjaga solidaritas nasional, musuh tidak akan pernah mencapai tujuan mereka terhadap negara kita," ujarnya.
Tanggapan Juru Bicara Kemlu Iran
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, membenarkan bahwa ada kesimpulan dalam sebagian besar isu yang dibahas dengan AS. Namun, menurutnya, belum ada jaminan kesepakatan akan ditandatangani dalam waktu dekat. "Memang benar bahwa kami telah mencapai kesimpulan pada sebagian besar isu yang sedang dibahas," kata Baghaei dalam konferensi pers mingguan di Teheran pada Senin (25/5) waktu setempat. "Tetapi untuk mengatakan bahwa ini berarti penandatanganan perjanjian sudah dekat – tidak ada yang dapat menyampaikan klaim semacam itu," tegasnya, menuduh Washington mengubah posisinya.
Baghaei mengatakan Iran akan terus mengelola lalu lintas maritim di Selat Hormuz dengan mengenakan biaya layanan. Ia berargumen bahwa hal itu bukan berarti Teheran 'berupaya memungut tarif tol'. Layanan yang diberikan mencakup layanan navigasi serta langkah-langkah untuk melindungi lingkungan Selat Hormuz, Teluk Arab, dan Laut Oman, yang membutuhkan pengumpulan biaya tertentu.
