Menteri Luar Negeri China Wang Yi memanfaatkan lawatan ke Kamboja, Thailand, dan Myanmar untuk menegaskan posisi Beijing sebagai mitra yang dapat diandalkan di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini tengah terguncang akibat perang, ketegangan hubungan dagang, serta keraguan terhadap kredibilitas Amerika Serikat. Kunjungan selama lima hari yang berakhir pada Minggu itu berlangsung di tengah dampak lanjutan perang Iran, yang mendorong kenaikan harga energi dan mengancam pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia yang bergantung pada impor.
Di saat yang sama, kebijakan tarif AS turut menambah tekanan bagi sejumlah negara Asia Tenggara yang selama berbulan-bulan berupaya menyesuaikan strategi ekspor mereka. Kenaikan harga bahan bakar telah mendorong inflasi ketika konflik di Timur Tengah yang belum kunjung usai juga berpotensi mengganggu pertumbuhan kawasan tersebut secara signifikan, serta memicu krisis dalam pemenuhan biaya hidup.
Posisi China sebagai Penyeimbang
Pendekatan konfrontatif Washington membuat pemerintah di Asia Tenggara resah, terlebih karena banyak di antara mereka juga terlibat sengketa wilayah termasuk dengan China. Sebaliknya, Beijing berupaya menampilkan diri sebagai kekuatan besar yang menjaga stabilitas, perdagangan, dan kerja sama regional. Kepada DW, associate professor di University of Hong Kong Enze Ha mengatakan bahwa kunjungan Menteri Luar Negeri Wang menunjukkan China memberi perhatian besar kepada Asia Tenggara ketika kawasan tersebut diabaikan oleh Amerika Serikat.
Sebuah survei tahunan dari ISEAS-Yusof Ishak Institute bertajuk State of Southeast Asia juga menunjukkan bahwa sebagian responden di Asia Tenggara menyatakan keberpihakan kepada China dibandingkan Amerika Serikat. Hasil tersebut berkebalikan dengan yang terjadi setahun sebelumnya, saat 52% responden memilih berpihak kepada Amerika Serikat. Pada tahun 2026, State of Southeast Asia juga menyebut bahwa 55,6% responden berharap hubungan negara mereka dengan China akan membaik atau sangat membaik dalam tiga tahun ke depan. Level kepercayaan terhadap China juga meningkat.
Beijing melihat hasil studi tersebut sebagai peluang, tetapi pemerintah Asia Tenggara menganggap studi ISEAS-Yusof Ishak Institute itu sebagai gambaran strategi untuk menghadapi ketidakpastian global. Negara-negara Asia Tenggara juga berupaya mempererat hubungan dengan China untuk mengantisipasi skenario terburuk berupa kemunduran Amerika Serikat dan munculnya tatanan regional yang semakin berpusat pada China, kata Hunter Marston, peneliti tamu di Center for Strategic and International Studies kepada DW.
Kamboja dan China Bagai Sahabat Sejati
Bisa dikatakan, Kamboja adalah persinggahan termudah dalam perjalanan diplomatik Wang. Selama ini, Phnom Penh dikenal sebagai mitra terdekat Beijing di Asia Tenggara. Pemerintah kedua negara tersebut telah lama menyebut kerja sama mereka sebagai persahabatan yang kokoh seperti baja. Kunjungan Wang kali ini menandai langkah menuju ikatan kerja sama di tingkat yang lebih formal dan dalam, kata Sophal Ear, associate professor di Thunderbird School of Global Management, Arizona State University kepada DW.
Pada 22 April 2026, Wang dan Menteri Pertahanan China, Dong Jun, terlibat dalam dialog strategis perdana China-Kamboja 2+2 bersama para mitra dari Kamboja. Dialog tersebut mempertemukan para menteri luar negeri dan pertahanan. Hal ini mengesankan ikatan yang lebih formal di sektor keamanan antara China dan Kamboja. Langkah itu menandakan perluasan dari kerja sama yang semula bersifat ekonomi menuju kerja sama politik dan keamanan yang lebih terstruktur, sambung Sophal.
China Targetkan Pusat Penipuan dan Perbatasan
Salah satu isu penting yang diangkat dalam kunjungan Wang kali ini adalah pembahasan tentang industri sindikat penipuan daring di Kamboja. Sampai sekarang Kamboja masih berada di bawah tekanan internasional karena menjadi lokasi jaringan kejahatan siber, tempat para korban dari berbagai negara di Asia diperdagangkan dan dipaksa bekerja untuk sindikat kriminal. Seruan China untuk memberantas pusat-pusat penipuan menunjukkan bahwa Beijing tidak hanya mendukung Kamboja, tetapi juga turut membentuk sebagian agenda kebijakan domestiknya, papar Sophal.
Isu ini juga disinggung saat Wang berkunjung ke Thailand untuk bertemu Perdana Menteri Anutin Charnvirakul. Pejabat Thailand menyebut kedua pihak sepakat memperdalam kerja sama dalam memerangi kejahatan lintas negara dan penipuan siber. Bagi China, ini merupakan isu yang sensitif baik di dalam maupun luar negeri. Pasalnya, warga negara China turut terjerat dalam pusat-pusat penipuan tersebut. Sindikat kriminal asal China juga turut bertanggung jawab atas eskalasi masalah ini, kata Mark Cogan, associate professor bidang Studi Perdamaian dan Konflik di Kansai Gaidai University, Jepang, kepada DW.
Di samping itu, Thailand juga memberi Wang kesempatan untuk terlibat dalam penyelesaian konflik di perbatasan. Kamboja dan Thailand telah bergelut dalam konflik perbatasan yang mematikan sejak Juli 2025, ketika terjadi pertempuran di wilayah sengketa sepanjang perbatasan. Pertempuran tersebut menewaskan lebih dari 100 orang dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Pada Oktober 2025, ASEAN membantu terciptanya Deklarasi Kuala Lumpur guna mengamankan gencatan senjata di perbatasan. Perundingan tersebut juga disaksikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saat itu, pemerintahan Trump mengancam akan menghentikan pembicaraan tarif dengan kedua negara jika mereka tidak menghentikan pertempuran.
Namun, gencatan senjata tidak berjalan semestinya dan pertempuran kembali terjadi pada Desember 2025. Pada 2026, situasi konflik perbatasan mereda. Pemerintahan Anutin yang terbentuk pada awal April 2026 berjanji mencari solusi jangka panjang bagi konflik dan sengketa perbatasan. Potensi China sebagai mediator dalam konflik ini jauh lebih besar dibanding Amerika Serikat, ucap Mark. China tidak memiliki banyak risiko bila memainkan peran sebagai penengah dalam konflik Thailand–Kamboja. Ini berbeda dengan upayanya di Myanmar, di mana diplomasi cenderung setengah hati dan didorong oleh kepentingannya sendiri, tambah Mark.
Myanmar Ibarat Ujian bagi China
Myanmar tetap menjadi kasus paling sulit bagi Beijing. Ini adalah kunjungan Wang pasca Min Aung Hlaing, mantan pemimpin junta, terpilih sebagai presiden lewat pemilu yang dinilai tidak transparan. Beijing adalah satu dari sedikit negara adidaya yang bersedia menjalin hubungan dengan pemerintahan Myanmar pasca terpilihnya Min Aung Hlaing. China punya kepentingan untuk menjaga stabilitas perbatasan, melindungi proyek-proyeknya, dan mendorong kemajuan proyek unggulan koridor Ekonomi China-Myanmar.
Beijing dengan tegas mendukung Myanmar dalam menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan integritas teritorialnya, kata Wang di Naypyidaw, sebagaimana dikutip dari sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri China. Tahun ini menandai tahun pertama pemerintahan baru Myanmar. Kedua pihak harus memanfaatkan momentum ini untuk melanjutkan persahabatan dan membuka prospek baru bagi hubungan bilateral, tambahnya. China memandang hubungan dengan Myanmar sebagai cara untuk memperkuat posisi saat ini sekaligus mengamankan kepentingan di negara tersebut, kata Ngeow Chow Bing, Direktur Institute of China Studies di University of Malaya, kepada DW.
Persinggahan Wang di Myanmar juga berfokus pada kompleks penipuan daring, keamanan perbatasan, serta upaya Myanmar memperbaiki hubungan dengan ASEAN.
