Massa Gelar Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR RI, Tuntut Pemerintah Keluar dari Board of Peace
Jakarta - Aksi unjuk rasa kembali digelar di depan gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR/DPR RI) yang berlokasi di Jakarta Pusat. Massa yang terdiri dari mahasiswa dan koalisi sipil ini menyuarakan tuntutan agar pemerintah Indonesia segera keluar dari organisasi internasional Board of Peace.
Board of Peace Dinilai Jadi Biang Kerok Konflik Timur Tengah
Pantauan di lokasi pada Jumat (6/3/2026) menunjukkan massa melakukan orasi dari atas mobil komando. Dalam pidatonya, para pengunjuk rasa menyatakan bahwa Board of Peace yang seharusnya menjadi badan perdamaian justru dinilai sebagai analisator dari perang yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah.
"Hari ini kita menuntut Presiden untuk keluar dari Board of Peace, yang katanya badan perdamaian tapi justru menjadi analisator dari perang yang terjadi di Timur Tengah," tegas salah seorang orator dari atas mobil komando. Pernyataan ini mendapat sorakan dan dukungan dari massa yang hadir.
Tuntutan Lain: Batalkan Perjanjian Dagang dan Jangan Kirim TNI ke Gaza
Selain tuntutan utama untuk keluar dari Board of Peace, massa juga membawa beberapa tuntutan lain dalam unjuk rasa tersebut. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah pembatalan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.
"Beberapa hari ini situasi di dunia sedang tidak baik-baik saja. Hari ini kita menuntut agar pemerintah atau DPR untuk membatalkan perjanjian dagang antara Amerika dan Indonesia," sebut orator lainnya. Massa juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pengiriman Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke wilayah Gaza.
Para pengunjuk rasa datang dengan membawa berbagai atribut dan poster yang berisi tuntutan-tuntutan mereka. Suasana di lokasi terlihat cukup tertib meskipun penuh dengan semangat perjuangan.
Pengamanan Ketat: 210 Personel Polisi dan Rekayasa Lalu Lintas
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan situasi di lapangan, pihak kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat fleksibel. Sebanyak 210 personel kepolisian juga dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.
"Untuk rekayasa lalu lintas fleksibel melihat situasi, untuk pasukan pengamanan di DPR 210 personel," jelas pihak kepolisian yang bertugas di lokasi. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan aksi berjalan lancar tanpa mengganggu ketertiban umum.
Unjuk rasa ini menjadi bagian dari ekspresi demokrasi masyarakat yang menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Massa berharap tuntutan mereka didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah serta lembaga legislatif.
