Pemprov Jabar Copot Wajah Ridwan Kamil di Underpass Depok, Sekda Enggan Berkomentar
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengambil tindakan tegas dengan mencopot foto wajah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang terpampang di underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Aksi pencopotan ini dilaksanakan oleh petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat pada Sabtu, 7 Februari 2026.
Sekda Jabar Tak Mau Urusi Persoalan
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, secara tegas menolak untuk memberikan komentar apapun terkait kebijakan pencopotan mural tersebut. Dalam pernyataannya yang dilansir detikJabar pada Selasa, 10 Februari 2026, Herman menyatakan bahwa persoalan ini berada di luar ranah kewenangan dan kapasitas dirinya.
"Saya kira tidak dalam kapasitas saya untuk mengomentari hal itu," ujar Herman Suryatman dengan singkat, menegaskan sikapnya untuk tidak terlibat dalam pembahasan lebih lanjut.
Proses Pencopotan Dilakukan Secara Bertahap
Proses penghilangan gambar wajah Ridwan Kamil yang bergaya Wedha's Pop Art Portrait (WPAP) ini dilakukan dengan menggunakan alat las dan gergaji oleh petugas BMPR Jabar. Pencopotan dilaksanakan secara bertahap hingga seluruh bagian wajah mantan gubernur tersebut berhasil dilepas dari dinding underpass.
Selain fokus pada pencopotan mural, Pemprov Jabar juga diketahui memiliki rencana untuk mengganti slogan lama 'Jabar Juara' dengan narasi baru 'Jabar Istimewa' di berbagai ruang publik di seluruh wilayah provinsi.
Anggota DPRD Jabar: Momentum Ubah Cara Pandang
Menanggapi insiden ini, anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan 8 (Kota Depok-Kota Bekasi), Ronny Hermawan, memberikan pandangan yang cukup berbeda. Ronny menilai bahwa pencopotan mural tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mengubah cara pandang terhadap simbol-simbol visual pejabat publik di ruang-ruang umum.
"Kalau saya pribadi memang sebaiknya pejabat publik tidak sering-sering menampilkan wajah di billboard, reklame, jembatan, underpass. Jauh lebih penting bekerja nyata di tengah masyarakat. Jadi bukan kehadiran gambar, tapi kehadiran kerja dan kinerja jauh lebih utama," tegas Ronny Hermawan.
Ronny menekankan bahwa fokus utama para pejabat publik seharusnya adalah kinerja nyata dan kontribusi langsung kepada masyarakat, bukan sekadar kehadiran visual melalui gambar atau mural di tempat-tempat umum.
