Wamensos Papar Strategi Pemerintah Atasi Kemiskinan dan Akses Pendidikan
Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia (Wamensos), Agus Jabo, secara terbuka menyampaikan sejumlah program pemerintah yang berkaitan dengan penanganan persoalan sosial, terutama kemiskinan dan akses pendidikan. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) di East Tower, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/3/2026).
Arahan Presiden dan Kemandirian Ekonomi
Agus Jabo menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya memperkuat kedaulatan bangsa melalui kemandirian ekonomi dan penguatan kebijakan sosial. "Presiden menyampaikan bahwa Indonesia harus berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya," kata Agus Jabo dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).
Diskusi ini mengangkat tema 'Membangun Ketahanan Kesehatan Mental di Era Digitalisasi: Merawat dan Menjaga Keseimbangan Mental di Tengah Ketidakpastian dan Tsunami Informasi.' Namun, fokus utama pembicaraan adalah pada strategi penanganan kemiskinan dan pendidikan.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai Dasar Program
Agus Jabo menjelaskan kebijakan pemerintah terkait penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pelaksanaan berbagai program. Kebijakan ini diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. "Selama ini setiap kementerian memiliki data masing-masing. Sekarang pemerintah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang menjadi dasar berbagai program," ujarnya.
Menurutnya, data tersebut disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kementerian Sosial mendapat tugas melakukan pemutakhiran karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah. Ia menekankan bahwa data terpadu ini sangat penting untuk target penanganan kemiskinan ekstrem, yang saat ini masih mencakup sekitar 2,38 juta penduduk.
Keterkaitan Kondisi Ekonomi Orang Tua dan Anak
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo juga menyampaikan hasil penelitian mengenai keterkaitan kondisi ekonomi orang tua dengan kondisi anak. "Sekitar 64,46 persen, jika orang tuanya miskin maka anaknya juga berpotensi mengalami kondisi yang sama," ujarnya. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi dini untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Program Sekolah Rakyat untuk Akses Pendidikan
Menurut Agus Jabo, salah satu program yang berkaitan dengan upaya memutus rantai kemiskinan ialah Sekolah Rakyat, sekolah yang berasrama ditujukan bagi anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem. "Sekolah Rakyat disiapkan untuk anak-anak dari keluarga miskin agar mereka mendapatkan akses pendidikan," kata Agus Jabo.
Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah untuk mengenyam pendidikan berkualitas, sehingga dapat membantu meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi angka kemiskinan di masa depan.
Peserta Diskusi dan Tujuan Kegiatan
Diskusi ini juga dihadiri sejumlah narasumber lain, yaitu:
- Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI, Budiman Sudjatmiko
- Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma
- Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Endah Sri Rejeki
- Sekretaris Jenderal GEKIRA, Yeremias Ndoen
Kegiatan dibuka oleh Ketua Umum GEKIRA, Nikson Silalahi. Diskusi ini bertujuan untuk membahas solusi konkret dalam mengatasi tantangan sosial, terutama kemiskinan dan akses pendidikan, dengan memanfaatkan data terpadu dan program pemerintah yang telah dirancang.
