Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengelola kekayaan negara yang nilainya mencapai USD 17 ribu triliun. Prabowo secara tegas meminta Kepala Badan Pembinaan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria untuk menjaga kepercayaan dalam mengelola dana sebesar itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu (23/5/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo memperkenalkan satu per satu tokoh yang hadir kepada masyarakat, termasuk Dony Oskaria.
"Pak Dony Oskaria, Kepala Badan BUMN yang urus BUMN, dan juga Wakil Kepala Danantara," ujar Prabowo di hadapan para petambak dan warga setempat.
Fungsi dan Tugas Danantara
Prabowo kemudian menjelaskan secara rinci fungsi dan tugas Danantara di hadapan masyarakat Kebumen. Ia menyebutkan bahwa tugas utama Danantara adalah mengelola kekayaan bangsa untuk kesejahteraan generasi mendatang.
"Danantara itu adalah dana kedaulatan kita. Danantara itu singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi kekuatan, Anagata masa depan. Jadi mereka mengelola kekayaan seluruh bangsa untuk anak dan cucu kita selanjutnya," jelasnya.
Presiden juga mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari seribu BUMN yang kini berada di bawah naungan Danantara, dengan total kekayaan mencapai angka yang sangat fantastis.
Peringatan Keras untuk Jajaran Danantara
"Yang dikelola tidak tanggung-tanggung, ada 1.040 BUMN. Kemudian nilainya hampir semua nilainya USD 17.000 triliun. 17.000 triliun, waduh. Jadi harus diurus baik-baik ya Pak Dony sama semua stafnya. Jangan bocor, jangan menguap uang itu, uang rakyat itu," tegas Prabowo.
Pernyataan ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Danantara untuk bekerja dengan penuh integritas dan transparansi. Prabowo menekankan bahwa kepercayaan rakyat adalah segalanya, dan kebocoran sekecil apa pun tidak boleh terjadi.
Pemerintah sebelumnya juga telah menyiapkan kantor PT DSI di Wisma Danantara sebagai pusat operasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola BUMN dan investasi negara.
