Pemerintah Kaji Pengecualian WFH untuk Sektor Pelayanan dan Perdagangan
Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah strategis untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang mempengaruhi stabilitas energi global. Namun, dalam implementasinya, pemerintah akan memberikan pengecualian bagi sektor-sektor tertentu yang dinilai tidak memungkinkan untuk bekerja dari rumah.
Pengecualian untuk Sektor Tertentu
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak akan berlaku secara menyeluruh. Sektor-sektor seperti pelayanan, industri, dan perdagangan kemungkinan besar akan dikecualikan dari aturan ini. Hal ini disampaikan Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Sabtu, 21 Maret 2026.
"Dan perlu saya luruskan juga ya bahwa apa namanya itu berlakunya nanti kan untuk sektor-sektor tertentu ya. Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut," ujar Prasetyo Hadi.
Teknis Masih Dimatangkan
Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa teknis pelaksanaan kebijakan WFH masih dalam proses pematangan. Pemerintah memohon waktu kepada publik untuk menyelesaikan rumusan kebijakan ini sebelum diumumkan secara resmi. "Makanya minta waktu untuk itu kita matangkan," tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa penerapan WFH ini bukan indikasi adanya masalah dengan stok BBM di Indonesia. Sebaliknya, momentum ini dijadikan sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi diri dan menyusun langkah-langkah yang lebih efisien ke depan. "Pasokan BBM aman. Tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri," jelas Prasetyo Hadi.
Rencana Implementasi
Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kebijakan WFH akan segera difinalisasi dan diumumkan kepada masyarakat. Rencananya, kebijakan ini akan diterapkan dengan skema satu hari dalam seminggu untuk bekerja dari rumah, baik bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta.
"Mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu, salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home, paling tidak satu, satu hari dalam satu minggu," ujarnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi tekanan pada konsumsi BBM, sekaligus mendorong efisiensi dalam berbagai sektor. Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan.
