Pemulihan Pasca Bencana di 52 Daerah Sumatera Capai Progres Signifikan
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengumumkan bahwa proses pemulihan di 52 kabupaten dan kota telah menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Sebagian besar wilayah yang terdampak bencana dilaporkan sudah kembali berfungsi normal dengan aktivitas masyarakat yang mulai pulih seperti sedia kala.
Alokasi Dana Rp 4,7 Triliun untuk Percepatan Pemulihan
Tito menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana sebesar Rp 4,7 triliun melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Anggaran yang cukup besar ini dialokasikan khusus untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai daerah yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam.
"Anggaran akan disalurkan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan secara ketat," tegas Tito dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 10 Februari 2026. Ia juga meminta dukungan penuh dari pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar seluruh program pemulihan dapat berjalan dengan optimal tanpa hambatan birokrasi.
Permintaan Dukungan untuk Normalisasi Anggaran TKD
Dalam paparannya, Tito secara khusus memohon dukungan politik untuk menormalisasi anggaran Transfer Ke Daerah di tiga provinsi yang terdampak bencana. Menurutnya, pengembalian kondisi anggaran seperti tahun 2025 akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap percepatan pemulihan.
"Dengan dinormalisasikan anggaran TKD, progres pemulihan diyakini akan lebih optimal karena dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk melengkapi berbagai kebutuhan mendesak," jelas mantan Kapolri tersebut. Kebutuhan tersebut mencakup perabotan rumah tangga, perbaikan infrastruktur publik, dan pemulihan fasilitas pemerintahan yang rusak.
Koordinasi Intensif dan Mekanisme Bottom-Up
Selama menjabat sebagai Kasatgas PRR, Tito telah menjalankan berbagai langkah strategis yang komprehensif. Mulai dari rapat koordinasi rutin dengan seluruh pihak terkait, kunjungan langsung ke lokasi terdampak bencana, hingga penyaluran bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Di Kemendagri ada Posko Gabungan yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah," ungkap Tito. "Mereka secara teratur melakukan pertemuan virtual dengan staf dari kepala daerah, baik Sekretaris Daerah, Kepala BPBD, dinas sosial, maupun instansi lainnya untuk terus melakukan pembaruan data."
Inventarisasi Kebutuhan dan Validasi Data oleh BPS
Tito juga melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kebutuhan setiap daerah terdampak serta menggelar rapat khusus untuk membahas dashboard data Satgas PRR. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pemulihan berjalan dengan terarah, terukur, dan transparan.
Ia menekankan pentingnya data yang akurat dan terkini dari daerah-daerah yang belum melaporkan kondisi sebenarnya. "Data tersebut menjadi kunci penanganan komprehensif," tegas Tito. Semua data yang masuk akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik untuk menghindari penumpukan informasi dan menjaga akurasi.
"Mekanismenya bottom-up, tergantung kecepatan Pemerintah Daerah. Saya mengejar setiap minggu melalui zoom meeting. Setelah itu, validasi dilakukan oleh BPS agar tidak terjadi masalah," tandasnya tegas.
Penyerahan Bantuan di Aceh dengan Kehadiran Tokoh Nasional
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam acara Penyerahan Bantuan kepada Daerah Terdampak bersama Pimpinan MPR RI di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh. Turut hadir dalam kegiatan penting tersebut sejumlah tokoh nasional seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, Akbar Supratman, serta jajaran pimpinan MPR RI lainnya.
Hadir pula Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, menunjukkan komitmen lintas sektor dalam mendukung pemulihan pasca bencana di Sumatera. Kehadiran para tokoh ini memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana secara menyeluruh.
