Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberikan klarifikasi terkait polemik wacana penutupan program studi di perguruan tinggi yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Plt Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyatakan bahwa penataan program studi dilakukan secara terukur dan berdasarkan kajian yang menyeluruh.
Penataan Prodi Berbasis Kajian Komprehensif
Badri menegaskan bahwa penataan program studi bukanlah upaya untuk membuat perguruan tinggi tunduk sepenuhnya pada kepentingan industri. Evaluasi program studi tidak hanya mempertimbangkan minat mahasiswa atau serapan tenaga kerja, melainkan juga aspek kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, kontribusi keilmuan, kebutuhan strategis nasional, serta pemerataan pembangunan daerah.
"Karena itu, evaluasi program studi dilakukan bukan hanya dengan melihat aspek peminatan atau serapan kerja, tetapi juga kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, kontribusi keilmuan, kebutuhan strategis nasional, dan pemerataan pembangunan daerah," ujar Badri dalam keterangan resminya pada Senin (27/4/2026).
Transformasi sebagai Pendekatan Utama
Kemdiktisaintek mendorong transformasi program studi sebagai pendekatan utama. Langkah ini meliputi penguatan kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis proyek, pengembangan program lintas disiplin, skema major-minor, peningkatan kolaborasi riset, serta penyesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan masa depan.
"Kemdiktisaintek menegaskan bahwa penutupan program studi bukanlah pilihan utama. Penutupan hanya menjadi opsi terakhir apabila suatu program studi berdasarkan evaluasi menyeluruh tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat lagi dikembangkan melalui langkah-langkah pembinaan atau transformasi," tegas Badri.
Prodi yang Tidak Akan Ditutup
Badri juga menegaskan bahwa bidang keilmuan dasar, ilmu sosial, humaniora, pendidikan, serta bidang non-terapan tetap memiliki posisi penting dalam arsitektur talenta nasional. Pemerintah tidak memandang pendidikan tinggi secara sempit sebagai penyedia tenaga kerja, melainkan sebagai pusat pengembangan ilmu, inovasi, kebudayaan, kepemimpinan, dan solusi bagi masyarakat.
Kemdiktisaintek mendorong keterkaitan yang sehat antara perguruan tinggi, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini diperlukan agar lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan, membangun inovasi, dan menjawab tantangan bangsa.
"Kemdiktisaintek mengajak seluruh perguruan tinggi, asosiasi profesi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat akademik untuk bersama-sama memperkuat mutu dan relevansi pendidikan tinggi Indonesia. Dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, penataan program studi diharapkan menjadi jalan untuk memastikan bonus demografi benar-benar menjadi lompatan kemajuan menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
